Alarm Bank Dunia: Banjir Sumatera Ancaman Serius bagi Ekonomi RI

JAKARTA – Bank Dunia menilai rangkaian bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera berpotensi menekan kinerja perekonomian Indonesia, terutama melalui gangguan pada aktivitas produksi, distribusi, dan infrastruktur logistik.

Kerusakan jalan, jembatan, serta fasilitas publik tidak hanya menghambat arus barang dan jasa, tetapi juga meningkatkan biaya ekonomi dalam jangka pendek.

Selain itu, tekanan terhadap sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata di daerah terdampak dapat menurunkan pendapatan masyarakat dan daya beli lokal.

Jika pemulihan berjalan lambat, dampak lanjutan berisiko merembet ke inflasi daerah dan memperlebar ketimpangan antarwilayah, sehingga menuntut respons kebijakan fiskal dan pembiayaan yang cepat serta terkoordinasi untuk menahan efek rambatan ke perekonomian nasional.

Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste David Knight mengatakan, bencana banjir merupakan bagian dari faktor risiko penurunan (downside risk) bagi pertumbuhan ekonomi nasional menjelang akhir 2025 ini.

"Terkait dengan risiko yang merupakan downside risk, tentunya bencana alam seperti banjir yang terjadi di Sumatra dan juga beberapa lokasi lainnya pun juga akan berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia," kata David dalam acara peluncuran laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) di Energy Building, Jakarta, Selasa (16/12).

Adapun banjir dan longsor berskala besar terjadi sejak akhir November 2025 di sejumlah wilayah Sumatera, antara lain Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

David juga memaparkan bahwa ke depan, penerimaan negara juga diperkirakan menghadapi tekanan. Ia menilai keseimbangan antara risiko penurunan dan peluang pertumbuhan sangat bergantung pada keberhasilan sejumlah reformasi pemerintah yang sudah dicanangkan.

"Hal ini penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan ke depan, terutama untuk mempersempit berbagai kesenjangan yang masih ada," ujarnya.

Di sisi lain, Bank Dunia turut mencatat adanya potensi risiko peningkatan (upside risk), antara lain membaiknya pertumbuhan mitra dagang utama seperti China serta harga komoditas ekspor Indonesia yang relatif menguntungkan.

Reformasi perdagangan dan investasi yang berhasil dinilai dapat memperkuat prospek pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski demikian, Bank Dunia mengingatkan bahwa sejumlah tantangan struktural masih membayangi. Salah satunya adalah tekanan terhadap konsumsi masyarakat akibat penurunan upah riil.

Berdasarkan data Bank Dunia, sejak 2018 upah riil turun rata-rata 1,1 persen per tahun. Penurunan paling besar terjadi pada pekerja berketerampilan tinggi yang mencapai 2,3 persen, disusul pekerja berketerampilan menengah sebesar 1,1 persen. Sementara itu, upah pekerja informal atau berketerampilan rendah hanya tumbuh 0,3 persen.

"Bagi pekerja berketerampilan menengah, ini sangat berdampak dan berimbas pada kesejahteraan rumah tangga serta perekonomian secara keseluruhan," kata David.

Dari sisi ketenagakerjaan, Bank Dunia mencatat penyerapan tenaga kerja pada Agustus 2025 meningkat 1,3 persen dibandingkan Agustus 2024.

Namun, pertumbuhan tersebut masih didominasi sektor informal dengan tingkat upah rendah. Kondisi ini dinilai sebagai tantangan pasar tenaga kerja, meskipun stabilitas makroekonomi tetap terjaga.

Selain itu, kinerja perdagangan Indonesia juga diperkirakan menghadapi tantangan ke depan di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global.

Bank Dunia mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 2,39 miliar dolar AS pada Oktober 2025, dengan surplus kumulatif sebesar 35,88 miliar dolar AS sepanjang Januari-Oktober 2025.

Namun, David menilai lonjakan ekspor tersebut sebagian besar didorong oleh aktivitas frontloading, yang mana eksportir mempercepat pengiriman barang sebelum diberlakukannya tarif resiprokal AS.

Adapun dalam laporan IEP, Bank Dunia merekomendasikan sejumlah prioritas kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan, antara lain penguatan fondasi digital, peningkatan kualitas lapangan kerja, serta reformasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan.

Di bidang fiskal, optimalisasi digitalisasi dan administrasi perpajakan dinilai bisa meningkatkan pendapatan negara tanpa perubahan kebijakan yang terlalu signifikan.

Sementara dari sektor keuangan, perluasan akses pembiayaan, termasuk melalui program penjaminan kredit dan dukungan bagi UMKM, dipandang penting untuk mendorong investasi swasta dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.