Cegah Sekolah Ambruk, DPRD DKI Desak Disdik Audit Bangunan Rusak

JAKARTA - Legislator DPRD DKI Jakarta mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) mempercepat pemetaan kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan di Jakarta. Langkah tersebut dinilai penting agar perbaikan dapat dilakukan lebih awal tanpa harus menunggu kerusakan semakin parah atau menjadi perhatian publik.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ghozi Zulazmi meminta Disdik melakukan penyisiran terhadap seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan. Ia mendorong Pemprov DKI memanfaatkan APBD Perubahan 2026 untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan infrastruktur pendidikan.

Menurut Ghozi, audit kondisi bangunan harus menjadi dasar dalam menentukan jenis penanganan yang dibutuhkan setiap sekolah. Hasil pemetaan tersebut dapat digunakan untuk menentukan apakah bangunan memerlukan perbaikan ringan, rehabilitasi, hingga penanganan menyeluruh.

Ghozi menegaskan keselamatan siswa, guru, dan seluruh warga sekolah harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Ia tidak ingin kejadian sekolah ambruk kembali terjadi di Jakarta akibat kerusakan bangunan yang terlambat ditangani.

"Pastikan tidak ada lagi sekolah yang ambruk," kata Ghozi, beberapa waktu lalu.

Politikus tersebut menilai pola penanganan sekolah rusak tidak boleh hanya dilakukan setelah persoalan mendapat perhatian masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus memiliki sistem pemantauan kondisi bangunan sekolah secara berkala sehingga potensi kerusakan dapat diketahui sebelum berkembang menjadi masalah serius.

"Jangan bekerja secara spontan karena viral," tegas Ghozi.

Karena itu, Disdik DKI Jakarta didorong segera menyusun pemetaan menyeluruh terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan. Data tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki gambaran yang jelas mengenai sekolah mana saja yang membutuhkan intervensi dan dapat menentukan skala prioritas secara tepat.

Ghozi juga meminta kebutuhan rehabilitasi sekolah yang telah teridentifikasi dimasukkan dalam perencanaan APBD Perubahan 2026. Dengan penganggaran yang disiapkan sejak awal, proses perbaikan diharapkan tidak kembali terkendala ketika kondisi bangunan sudah semakin memburuk.

Menurut dia, penanganan berbasis data akan membuat penggunaan anggaran pendidikan menjadi lebih terarah. Pemerintah juga dapat menentukan prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi keselamatan, bukan berdasarkan sekolah mana yang lebih dahulu mendapat sorotan publik.

Selain memperbaiki bangunan yang sudah rusak, pemetaan secara berkala juga dapat menjadi langkah pencegahan. Disdik dapat melakukan evaluasi terhadap struktur dan fasilitas sekolah untuk mengantisipasi potensi kerusakan yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Upaya tersebut sekaligus diharapkan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi para siswa. Kondisi fasilitas sekolah yang layak menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung proses pembelajaran sekaligus memberikan rasa aman bagi tenaga pendidik dan peserta didik.

DPRD DKI Jakarta pun mendorong agar koordinasi antara Disdik dan perangkat daerah terkait diperkuat dalam penanganan infrastruktur sekolah. Dengan pemetaan yang cepat, perencanaan anggaran yang matang, dan perbaikan yang tepat waktu, potensi kejadian bangunan sekolah ambruk dapat ditekan.

Ghozi berharap Pemprov DKI tidak lagi menerapkan pola menunggu munculnya persoalan sebelum mengambil tindakan. Perbaikan sekolah harus menjadi bagian dari perencanaan berkelanjutan sehingga keselamatan warga sekolah tetap terjamin dan kualitas fasilitas pendidikan di Jakarta terus meningkat.