KKP Kerahkan Sejumlah Kapal untuk Distribusi Logistik di Wilayah Bencana

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengerahkan tujuh kapal pengawas dan satu pesawat airborne survelillance untuk distribusi logistik bencana. Langkah ini ditujukan untuk mendukung penanganan darurat di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra.

Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono, mengatakan pengerahan kapal tidak mengganggu fungsi pengawasan laut. Pihaknya tetap melakukan pengawasan, meski terdapat beberapa kapal yang difungsikan dalam pendistribusian logistik bencana.

“Kita masih ada banyak kapal, jumlah kapal kami semuanya ada 34, ini baru tujuh yang kami geser. Artinya tidak memengaruhi pengawasan di laut,” kata Dirjen yang akrab dipanggil Ipunk itu saat kegiatan pelepasan bantuan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui kapal milik KKP untuk korban bencana Sumatra, di Dermaga Muara Baru, Jakarta Utara, Sabtu (13/12).

Ia menjelaskan distribusi logistik dilakukan bertahap dari Muara Baru menuju Medan sebelum ke wilayah Aceh. “Di Medan ada teman-teman yang dikerahkan melalui darat  ke Aceh Tamiang, kemudian kapal ini bergerak lagi ke Lhokseumawe,” ucap dia.

“Dari Lhokseumawe juga ada tim Satgas kami di sana untuk membagi ke wilayah daratnya. Kemudian barulah kapal bergerak lagi ke wilayah Barat, Sibolga,” ujar dia.

Ipunk menyebut setiap titik telah disiapkan tim Satgas KKP untuk mendukung distribusi darat. “Di semua lokasi sudah ada tim dari KKP dan petugas lain untuk mempercepat penyaluran bantuan,” kata dia.

Sementara itu, Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menegaskan perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus saat bencana. Ia mengatakan, kementeriannya telah berkoordinasi secara intens dengan dinas PPPA di tiga provinsi untuk ibu hamil yang menantikan kelahiran.

Arifah menjelaskan pendampingan bagi ibu hamil meliputi trauma healing, pengawalan kesehatan reproduksi, serta edukasi persiapan kelahiran di lokasi terbatas. “Ada pengawalan, ada pendampingan, kemudian ada edukasi-edukasi bagaimana seorang ibu mempersiapkan kelahirannya di suasana yang terbatas seperti itu,” kata Arifah.

Ia menyebut program ini juga melibatkan kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan dan Kemendukbangga/BKKBN. “Ini juga bukan dari kementerian kami saja, tapi juga kolaborasi dengan kementerian kesehatan, BKKBN dan sebagainya," ucap dia.

Menteri Arifah menambahkan Presiden memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan perempuan dan anak di lokasi bencana. “Beliau memberikan tambahan anggaran per kabupaten atau provinsi itu Rp4 miliar,khusus untuk perempuan dan anak-anak,” ujar Arifah. ils/I-1