Pemerintah Harus Tingkatkan Kesiapsiagaan di Akhir Tahun

JAKARTA- Pemerintah diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana jelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Terlebih Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi cuaca ekstrem hingga awal Januari 2026.

“Kami dari Komisi VIII DPR RI meminta masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, untuk meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi secara maksimal. Peringatan dari BMKG ini harus kita tanggapi dengan serius, apalagi ancaman bencana hidrometeorologi ini bertepatan dengan puncak mobilitas masyarakat selama liburan Natal dan Tahun Baru yang berarti mobilitas warga juga tinggi,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya di Jakarta, Selasa (9/12).

Hal itu disampaikannya setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi cuaca ekstrem yang dipicu oleh angin monsun Asia dan siklon tropis akan terus berlangsung di berbagai wilayah Indonesia hingga awal Januari 2026.

Fenomena ini berpotensi memicu gelombang pasang, cuaca panas ekstrem, angin puting beliung, badai, serta hujan deras yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor.

Berdasarkan data historis BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan puting beliung menyumbang lebih dari 80 persen kejadian bencana di Indonesia setiap tahunnya.

Pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, peningkatan intensitas hujan dan kejadian cuaca ekstrem kerap tercatat, mengakibatkan kerugian materiil dan korban jiwa.

Ancaman bencana hidrometeorologi telah terbukti menjadi tantangan besar sepanjang tahun 2025. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 4 Desember 2025 mencatat total 2.997 kejadian bencana alam di Indonesia.

Banjir menjadi jenis bencana dengan frekuensi tertinggi, yaitu 1.503 kejadian, disusul oleh cuaca ekstrem (644 kejadian) dan tanah longsor (218 kejadian). Data ini menunjukkan betapa rentannya wilayah kita terhadap bencana yang dipicu oleh faktor cuaca.

Kesadaran Kolektif

Atalia menekankan pentingnya kesadaran kolektif pemerintah dan masyarakat untuk mencegah potensi bencana.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mengusulkan agar anggaran BNPB untuk tahun 2026 ditingkatkan hingga 1 triliun sampai 2 triliun rupiah dari angka sebelumnya, demi memastikan ketersediaan peralatan mitigasi, logistik, dan kesiapan personel.

Penambahan anggaran ini sangat penting mengingat di tengah cuaca ekstrem seperti sekarang ini- hampir seluruh wilayah di Indonesia, masuk kategori rawan bencana, seperti banjir bandang disertai longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kabupaten Bandung Barat, Banjir rob yang merendam beberapa desa di 5 kecamatan di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, banjir di beberapa titik di Jakarta, belum lagi terjadinya beberapa kali erupsi letusan Gunung Semeru di Lumajang Jawa Timur.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menggelar rapat koordinasi (rakor) guna membahas tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Menko Polkam menekankan bahwa upaya penanganan bencana dan pemulihan di wilayah terdampak memerlukan dukungan situasi yang kondusif agar seluruh kebijakan pemerintah dapat berjalan optimal.

Selain membahas tindak lanjut arahan Presiden terkait penanganan bencana, rapat tersebut juga turut menyinggung kesiapan pengamanan perayaan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pembahasan dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada akhir tahun ini. Ant/S-2