Keterbatasan Anggaran dan Birokrasi Jangan Hambat Pembangunan Hunian Darurat

JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan hunian sementara untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan hunian sementara itu sedang dipersiapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Setelah itu, nanti akan disiapkan hunian tetap juga. Jadi ada hunian sementara dan hunian tetap, sudah menjadi bagian dari rekonstruksi dan rehabilitasi,” kata Saifullah di Jakarta, Selasa (2/12).

Saat ini, lanjut Mensos, pemerintah tengah fokus menangani kegawatdaruratan di ketiga provinsi tersebut, mengingat pencarian korban masih terus dilakukan serta beberapa wilayah masih terisolir.

"Kalau kedaruratannya ini nanti sudah agak mereda, akan dibangun hunian sementara dan hunian tetap. Saat ini kita sedang tahap evakuasi dan memberikan dukungan logistik yang dibutuhkan bagi para pengungsi atau mereka yang terdampak. Setelah itu, mulai dipikirkan sekarang juga rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Mensos.

Saat ini, BNPB tengah menghitung, membuat perencanaan, hingga melakukan pemetaan di lapangan agar yang kehilangan rumah bisa mendapatkan tempat berlindung sementara.

“Nanti akan didiskusikan dengan pemerintah daerah untuk dibangun hunian yang tetap, biasanya sih nanti daerah yang menyediakan lahan atau mungkin menggunakan lahan-lahan milik pemerintah. Kemudian, nanti akan dibangun secara bertahap seperti di Lumajang (Jawa Timur) atau di tempat-tempat lain kan dilakukan hal yang sama,” paparnya.

Mensos tidak memungkiri bahwa banyak kendala yang terjadi di lapangan, utamanya untuk mengevakuasi masyarakat yang masih terisolir di tempat-tempat yang sulit dijangkau via darat.

Kemensos terus memperkuat dukungan bagi warga terdampak banjir di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Senin (1/12), total nilai bantuan logistik bufferstock yang telah didistribusikan Kemensos untuk tiga provinsi tersebut mencapai sekitar 14,5 miliar rupiah.

Selain bantuan logistik bufferstock, Kemensos juga menggerakkan layanan bantuan bahan natura melalui dapur umum dan dapur mandiri dengan nilai sekitar 4,5 miliar rupiah.

Layanan dapur umum dan dapur mandiri tersebut menjangkau beberapa titik dengan kapasitas sajian di Sumatera Barat pada 9 titik (Kota Padang, Padang Pariaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan) yang melayani sekitar 30.000 bungkus makanan per hari.

Sedangkan, Sumatera Utara terdapat 12 titik (Mandailing Natal, Langkat, Tapanuli Utara), melayani sekitar 30.000 bungkus makanan per hari. Begitu juga dengan Aceh ada tujuh titik (Subulussalam, Pidie Jaya, dan sekitarnya), melayani sekitar 28.000 bungkus makanan per hari.

Angka-angka tersebut masih terus bergerak naik, seiring penambahan titik layanan dapur umum yang akan diperbarui setiap hari sesuai perkembangan situasi di lapangan.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga hari ini tercatat sebanyak 631 jiwa, dengan 472 jiwa dilaporkan hilang. Jumlah korban terluka tercatat sebanyak 2.600 orang, dengan korban yang mengungsi sebanyak 1 juta jiwa.

Rehabilitasi Ekologi

Direktur Eksekutif Sustain Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia Tata Mustasya mengatakan, untuk rekonstruksi dan rehabilitasi, ada dua hal yang harus dilakukan.

Pertama, cuaca ekstrem yang terjadi kemarin merupakan implikasi dari krisis iklim dan itu kemungkinan bisa terulang.

Untuk hunian baru terang Tata, penting untuk menerapkan adaptasi iklim misalnya lokasi rumah yang aman dari banjir. Juga, sistem untuk merespons bahaya bencana hidrometeorologi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kedua, rehabilitasi ekologi juga harus segera dilakukan, melalui reforestasi, penegakan hukum dan penghentian ekspansi kegiatan ekonomi di kawasan hutan,”ungkap Tata.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, hunian darurat mendesak segera dieksekusi, karena kebutuhan di daerah bencana.

Belajar dari bencana tsunami Aceh, proses pembuatan hunian sementara bisa libatkan berbagai pihak termasuk perusahaan BUMN. Mensos katanya bisa menggandeng Danantara dan BUMN karya agar proses pembangunannya bisa cepat.

“Intinya jangan sampai keterbatasan anggaran dan birokrasi jadi penghambat langkah pembangunan hunian darurat maupun rekonstruksi pasca bencana,”tegas Bhima.

Celios jelasnya melakukan penghitungan besaran kerugian ekonomi dari bencana longsor dan banjir di Sumatera. Jika ditotalkan untuk tiga daerah (Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat) mencapai 68 triliun rupiah.

Angka kerugian itu mencakup kerusakan rumah penduduk, kehilangan pendapatan rumah tangga, rusaknya fasilitas infrastruktur jalan dan jembatan serta kehilangan produksi lahan pertanian yang tergenang banjir-longsor.

Secara spesifik Provinsi Aceh diproyeksi menderita kerugian 2,2 triliun rupiah, lalu Sumatera Utara diproyeksi kehilangan 2,07 triliun rupiah dan Sumatera Barat 2,01 triliun rupiah.

Berangkat dari peristiwa tersebut, Celios mendesak Pemerintah untuk menghentikan perluasan izin sawit dan tambang. “Sudah saatnya beralih ke ekonomi yang berkelanjutan. Banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat merupakan contoh nyata dampak buruk pembangunan yang tidak memperhati lingkungan,”tegas Bhima.