Permukiman Warga Akan Direlokasi dari TPU Kebon Nanas Bertahap

JAKARTA - Pemerintah Kota Jakarta Timur menegaskan proses relokasi warga yang menempati lahan aset pemerintah di sekitar TPU Kebon Nanas akan dilakukan secara humanis dan bertahap.

"Kita melakukan sosialisasi kepada warga di TPU Kebon Nanas tidak serta-merta mengusir mereka. Kita mendekatkan dengan cara-cara kemanusiaan," kata Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Jumat.

Penataan lahan dilakukan untuk mengembalikan fungsi area tersebut sebagai fasilitas pemakaman, mengingat kebutuhan petak makam di Jakarta semakin mendesak.

Sebelum melakukan penertiban, pihaknya terlebih dahulu mengutamakan sosialisasi dan dialog agar warga memahami alasan penataan lahan tersebut. "Warga diberi penjelasan soal status lahan dan kebutuhan publik," ujar Munjirin.

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur telah memberikan pemahaman kepada warga bahwa lahan yang selama ini mereka tempati merupakan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Lahan itu sewaktu-waktu harus dikembalikan untuk kepentingan umum, khususnya penambahan kapasitas makam.

"Kami menjelaskan kepada mereka bahwa DKI kekurangan petak makam. Dan tanah yang ditempati adalah aset pemda yang harus bisa digunakan ketika dibutuhkan," katanya.

Menurut Munjirin, penataan ini merupakan tindak lanjut dari rapat pimpinan di tingkat provinsi yang menyoroti semakin minimnya ketersediaan makam di Jakarta.

Dia menjelaskan bahwa lokasi pemakaman di Jakarta sangat kurang dan sangat terbatas. Berarti harus ada penambahan-penambahan.

"Penambahan itu kita optimalkan dulu aset-aset yang memang sudah dikuasai atau milik pemerintah daerah (pemda)," katanya.

Sebagai bagian dari pendekatan humanis tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai alternatif hunian bagi warga yang terdampak.

Pemkot Jakarta Timur (Jaktim) menawarkan penempatan di rumah susun milik Pemprov DKI serta menyediakan lokasi binaan bagi warga yang memiliki usaha kecil.

"Yang penting tidak ada pengusiran mendadak. Kita siapkan rusun dan bagi yang punya usaha kita arahkan masuk ke lokasi binaan. Semua dilakukan sebaik mungkin," katanya.

Langkah ini dilakukan agar proses relokasi tidak menimbulkan gejolak sosial dan warga tetap memiliki jaminan tempat tinggal serta mata pencaharian.