Trump Restui Rencana Perdamaian 28 Poin untuk Akhiri Perang Russia–Ukraina

Washington - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu (19/11), menyetujui rencana perdamaian 28 poin antara Russia dan Ukraina yang dikembangkan oleh sejumlah pejabat AS setelah berkonsultasi dengan para pejabat Russia dan Ukraina.

Seperti dikutip dari Antara, utusan khusus Trump Steve Witkoff, Wakil Presiden AS JD Vance, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dan menantu sang presiden Jared Kushner terlibat dalam penyusunan rencana tersebut.

Tiga pejabat AS dilaporkan mengatakan bahwa kerangka kesepakatan damai itu masih harus disampaikan kepada pihak Ukraina, dan waktu finalisasi draf rencana tersebut bertepatan dengan kunjungan delegasi Angkatan Darat AS ke Ukraina, yang tiba di Kiev pada Rabu.

Rencana tersebut dikatakan menitikberatkan pada jaminan keamanan bagi kedua belah pihak agar tercipta perdamaian yang berkelanjutan. Namun, menurut laporan media, rencana itu juga mencakup usulan agar Ukraina menyerahkan sebagian wilayah yang saat ini dikuasai pasukan Rusia serta mengurangi kekuatan militernya.

“Rencana tersebut berfokus pada pemberian jaminan keamanan kepada kedua pihak untuk memastikan perdamaian yang berkelanjutan,” kata pejabat AS. “Rencana ini mencakup hal-hal yang diinginkan dan dibutuhkan Ukraina untuk mencapai perdamaian yang tahan lama.”

"Rencana tersebut fokus pada pemberian jaminan keamanan kepada kedua pihak untuk memastikan perdamaian yang berkelanjutan," tambahnya.

Dia menambahkan bahwa rencana itu juga mencakup "hal-hal yang dibutuhkan Ukraina untuk mencapai perdamaian yang langgeng."

Pejabat itu tidak menjelaskan lebih jauh rencana itu, tetapi menyebutkan bahwa pembahasannya masih berlangsung dengan pihak-pihak yang terlibat.

Tiga pejabat AS juga mengatakan bahwa kerangka kesepakatan damai itu belum disampaikan kepada Ukraina.

Delegasi yang dipimpin Menteri Angkatan Darat AS Daniel Driscoll terbang ke Ukraina pada Rabu membawa dua misi, menurut beberapa pejabat AS dan Eropa serta seorang sumber yang dekat dengan pemerintah Ukraina.

Kedua misi itu adalah membahas strategi dan teknologi militer, serta mendukung upaya pemerintahan untuk menghidupkan kembali proses perdamaian.

Seorang pejabat AS menyebut kunjungan itu sebagai bagian dari upaya Gedung Putih untuk "memulai kembali perundingan damai."

Namun, juru bicara pemerintah Russia Dmitry Peskov mengatakan "tidak ada rencana semacam itu" bagi Russia untuk bertemu dengan Driscoll setelah perundingannya di Ukraina.

Hal itu menandakan minimnya kemajuan sejak Presiden AS Donald Trump dan Presiden Russia Vladimir Putin bertemu di Anchorage, Alaska, pada Agustus untuk menghadiri sebuah KTT penting.

Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah Ukraina dan seorang pejabat Eropa yang memahami masalah itu mengatakan bahwa Ukraina tidak memiliki peran dalam penyusunan rencana perdamaian yang diusulkan.

Mereka mengatakan Ukraina hanya diberi informasi mengenai garis besar rencana itu, tanpa penjelasan terperinci atau dimintai pendapatnya.

Skandal Korupsi

Sementara itu, para pejabat Ukraina menilai waktu kemunculan usulan itu bermuatan politik karena bertepatan dengan skandal korupsi yang melanda pemerintahan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

Mereka meyakini hal itu kemungkinan besar merupakan upaya Russia untuk memanfaatkan situasi ketika kepemimpinan Ukraina dianggap sedang lemah, kata sumber yang dekat dengan pemerintah Ukraina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Russia Maria Zakharova pada Rabu mengatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi apa pun dari AS terkait "kesepakatan" mengenai Ukraina yang dilaporkan oleh media baru-baru ini.

Pemerintah Russia sebelumnya mengatakan bahwa sikap mereka terhadap rencana perdamaian dengan Ukraina tidak berubah sejak pertemuan Putin dan Trump di Alaska.