Pemprov Banten Anggarkan Rp15 Miliar untuk Perbaikan Jalan Rusak Akibat Truk Berat

Serang - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten menyatakan sejumlah ruas jalan provinsi mengalami kerusakan parah akibat tingginya lalu lintas kendaraan berat, sehingga pemerintah menyiapkan alokasi anggaran lebih dari Rp15 miliar untuk penanganan darurat pada titik-titik yang paling terdampak.

Kepala Dinas PUPR Banten Arlan Marzan di Kota Serang, Kamis (20/11), menjelaskan rute kendaraan berat dari Lebak menuju Tangerang ikut membebani ruas provinsi di Citeras–Cisoka–Tigaraksa.

“Itu yang memang banyak terdapat kerusakan akibat muatan. Yang paling parah itu, yang paling parah,” ujarnya.

Kerusakan signifikan terjadi sepanjang tiga hingga empat kilometer dari total sekitar 20 kilometer ruas tersebut. “Tahun ini kita anggarkan Rp9 miliar untuk perbaikan seperti di Pasar Cisoka, terus ada beberapa lokasi lagi. Itu Rp9 miliar untuk 1 km,” katanya.

Selain wilayah tengah, jalur utara Teluknaga–Dadap juga rusak akibat beban truk besar. “Tahun ini kita anggarkan Rp6 miliar. Memang itu jalur-jalur provinsi yang langsung dilewati kendaraan berat,” jelas Arlan.

Total anggaran penanganan dua koridor itu mencapai sekitar Rp15 miliar.

Untuk wilayah selatan, kerusakan di Malingping lebih dipengaruhi faktor cuaca dan longsor. Mobilitas meningkat seiring keterbatasan material batu di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, sehingga arus pengangkutan menuju Banten Selatan meningkat.

Selain itu Arlan mengatakan musim hujan juga memicu banjir di sejumlah titik. Di Tangerang Raya, kewenangan sungai berada pada pemerintah pusat, namun Dinas PUPR Banten melakukan kolaborasi percepatan penanganan.

“Makanya kenapa Kali Angke provinsi masuk, Kota Tangerang juga masuk,” ujarnya.

Untuk Kota Serang, normalisasi Sungai Cibanten telah dimulai melalui Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWS C3). Pemerintah provinsi juga mengalokasikan anggaran perubahan untuk beberapa titik.

“Kurang lebih Rp400 juta yang kita anggarkan. Total dengan pendukungnya kurang lebih Rp700 juta,” katanya.

BBWS C3 disebut mengerjakan normalisasi dengan pagu sekitar Rp30 miliar.

Terkait kritik fraksi DPRD atas proyek pemerintah yang kerap berjalan di akhir tahun, Arlan menegaskan hal itu bukan disengaja.

“Kita kehati-hatian ada interest efisiensi, termasuk adanya rasionalisasi Rp1,2 triliun APBD. Keputusan itu baru sekitar Mei atau Juni, jadi bukan sengaja menunda,” kata dia.

Menurut dia, perubahan anggaran baru diketok pada Oktober sehingga pelaksanaan beririsan dengan musim hujan.

Saat ini progres pekerjaan fisik berada pada kisaran 60–70 persen, termasuk tambahan anggaran PUPR sebesar Rp123 miliar dalam perubahan APBD. Kendala utama di lapangan selain cuaca adalah keterbatasan material, sehingga harus didatangkan dari luar daerah.

. “Kita berebut dengan daerah lain,” katanya.

Ia membenarkan bahwa truk kecil sempat diperbolehkan melintasi selama masih pada jam operasionalnya demi mendukung suplai material proyek strategis, termasuk Tol Panimbang. Kenaikan harga material menurutnya tidak terhindarkan.

“Makin banyak demand (permintaan), tapi supply (pemasokan)-nya kecil, itu ilmu ekonomi, harga naik,” ujarnya.