Penguatan Data dan Verifikasi Lapangan, Kunci Jalannya ESG Sektor Batu Bara

JAKARTA - Praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) di sektor batu bara perlu dipantau secara menyeluruh; tidak hanya dari sisi emisi operasional perusahaan, tetapi juga rantai pasok hingga dampak penggunaan energi di hilir.

Hal ini mengemuka dalam Media Workshop & Kolaborasi Liputan yang digelar oleh Yayasan Bicara Data Indonesia (YBDI) dan Katadata Green bertajuk Mengawal ESG dan Transisi Energi di Sektor Pertambangan di Jakarta, Rabu (13/5).

“Sering kali perusahaan hanya melihat emisi langsung atau listriknya saja. Padahal kita juga harus melihat emisi dari transportasi, limbah B3, hingga bagaimana batu bara itu digunakan di pembangkit,” kata Ahli Life Cycle Expert Panel KESGI, Jessica Hanafi dalam keterangan terulisnya, kemarin.

Jessica menjelaskan, pendekatan dekarbonisasi sektor batu bara harus mempertimbangkan seluruh siklus hidup industri, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga dampak setelah energi digunakan. Karena itu, perusahaan dinilai perlu memiliki sistem pengelolaan data dan monitoring yang kuat agar target pengurangan emisi dapat diukur secara kredibel.

Selain aspek lingkungan, Jessica menilai dimensi sosial juga menjadi tantangan penting dalam implementasi ESG sektor pertambangan. Menurut dia, isu kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar tambang masih belum banyak mendapat perhatian dalam laporan keberlanjutan perusahaan.

“Kecelakaan kerja mungkin sudah mulai ditekan, tapi isu seperti gangguan pernapasan akibat paparan debu tambang masih jarang dibahas secara serius dalam laporan ESG,” katanya.

Jessica juga mengingatkan bahwa agenda transisi energi perlu mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi terhadap pekerja dan masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan.

“Kita juga harus memikirkan apa yang terjadi terhadap pekerja dan masyarakat sekitar tambang ketika transisi berlangsung. Jangan sampai wilayah tambang menjadi kota mati ketika industri berhenti,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Victoria Fanggidae, menilai tantangan utama implementasi ESG di Indonesia masih terletak pada kesenjangan antara komitmen perusahaan dan kondisi di lapangan.

“ESG yang baik itu bisa diukur, diverifikasi, dan dirasakan. Kalau tidak ada semuanya, ya itu hanya narasi,” ujar Victoria.

Menurut dia, masyarakat sipil memiliki peran penting untuk memverifikasi berbagai klaim ESG perusahaan, terutama terkait dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan masyarakat sekitar tambang. 

Victoria menambahkan, jurnalis perlu melihat lebih jauh dari sekadar laporan keberlanjutan perusahaan dengan melakukan verifikasi lapangan dan memeriksa data independen. 

“Jurnalis penting untuk mengecek apakah mekanisme keluhan benar-benar berjalan, apakah dampak kesehatan atau sosialnya

benar-benar dipantau,” ujarnya.

Sementara itu, Program Manager for Climate & Circular Economy IBCSD, Lusye Marthalia, mengatakan kesiapan perusahaan sektor batu bara dalam menerapkan ESG masih sangat beragam, terutama antara perusahaan besar dan kecil.

“Perusahaan-perusahaan besar umumnya sudah lebih terlihat implementasi ESG-nya karena tuntutan kepatuhan dan pelaporan. Tapi perusahaan tambang yang lebih kecil masih menghadapi tantangan besar, bahkan untuk memahami penghitungan emisi dan strategi dekarbonisasi,” kata Lusye.

Tantangan implementasi ESG, lanjut Lusye, tidak hanya terkait regulasi, tetapi juga kapasitas internal perusahaan, mulai dari pengukuran emisi, penyusunan target dekarbonisasi, hingga integrasi ESG dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan manajemen puncak dalam implementasi ESG di sektor pertambangan.

“Kalau top management tidak memahami ESG, biasanya implementasinya berhenti di tengah jalan. Karena itu, capacity building untuk level direksi menjadi sangat penting,” ujarnya.

Selain itu, Lusye menilai transisi menuju industri rendah karbon membutuhkan dukungan pembiayaan dan insentif yang lebih kuat, baik dari internal perusahaan maupun pemerintah.“Transisi menuju emisi rendah itu membutuhkan investasi awal, mulai dari audit, pengukuran, sampai teknologi bersih. Karena itu, perlu ada mekanisme pembiayaan dan insentif yang mendukung agar perusahaan melihat ESG bukan hanya sebagai kepatuhan, tetapi juga nilai tambah,” katanya.