BGN Tekankan SOP Pengolahan Menu MBG

MALANG - Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan agar seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar memperhatikan standar operasional prosedur (SOP) pengolahan bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mencegah terjadinya keracunan.

Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya mengatakan, salah satu SOP yang perlu diterapkan adalah penggunaan air galon untuk memasak menu MBG. “Sudah ada SOP dan perintah tidak bisa ditawar, seperti merebus, memasak harus menggunakan air dalam kemasan galon yang telah terjamin higienitasnya,” kata Sony di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (26/10).

Kemudian, setiap pengelola dan petugas di SPPG atau dapur MBG harus memastikan kebersihan pada food tray atau ompreng yang digunakan sebagai wadah menu makanan sesaat setelah digunakan.

Dia menjelaskan, setelah wadah menu MBG dikembalikan kepada SPPG, maka petugas harus melakukan pencucian secara bersih dan kemudian dilanjutkan dengan proses sterilisasi. “Biasanya yang digunakan adalah oven pemanas,” ucap dia.

BGN juga sudah bekerja sama dengan International Chef Association untuk melakukan pendampingan kepada petugas di setiap SPPG yang usia operasionalnya masih berada di bawah dua bulan.

Asosiasi juru masak akan menerjunkan chef untuk meningkatkan kapasitas petugas SPPG dalam mengolah makanan dengan mengedepankan aspek kebersihan dan kesehatan.

Selain itu, Sony menyatakan BGN juga terus melakukan evaluasi setiap harinya untuk membenahi tata kelola di setiap SPPG, sehingga tidak ada lagi kasus keracunan.

Proses evaluasi guna memastikan setiap mekanisme operasional SPPG tidak menyalahi aturan, mulai dari kualitas dan mengolah bahan baku, penyajian, hingga ketepatan jam pendistribusian paket MBG ke para penerima manfaat.

Bahkan, BGN langsung melakukan penutupan sementara waktu terhadap SPPG yang menu MBG-nya dilaporkan menjadi pemicu keracunan dan dilakukan penyelidikan dengan mekanisme tertentu. “Ada security food fungsinya adalah untuk mengecek barangkali ada kandungan bakteri atau apa,” tutur dia.

Seluruh Daerah

Dalam kesempatan sama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta seluruh pemerintah daerah membangun ekosistem rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan sukses.

Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan kepastian ekosistem rantai pasok menjadi poin signifikan dalam memperlancar pelaksanaan MBG mulai dari hulu ke hilir.

“Kami harus memastikan rencana itu dilaksanakan dan dirasakan dengan baik. Rantai pasok harus mentransformasikan mulai dari hulu di dapur (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG) sampai kepada penerima manfaat, itu harus satu kesatuan dalam pelaksanaan MBG,” kata Rachmat.

Menurut dia, program MBG harus berjalan sukses secara merata di seluruh daerah. Maka dari itu, pihaknya bersama BGN akan terus melakukan proses pengawasan. “Kami saling melihat, mengamati, dan memastikan program ini dari Aceh sampai Papua, dari lokasi yang utama sampai terluar bisa terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Adapun Sony Sanjaya mengatakan ruang lingkup program MBG bukan sekadar mencakup operasional SPPG, tetapi mencakup kemudahan SPPG mendapatkan bahan baku berkualitas untuk diolah menjadi menu MBG.

Konteks pemenuhan baku itu tidak boleh bersifat parsial tapi dimiliki di setiap daerah secara detail.Oleh karena itu, ekosistem rantai pasok ini yang perlu dipikirkan oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, termasuk Wali Kota Malang Wahyu Hidayat.

“Karena saat ini pasokan bisa terpenuhi karena jumlahnya baru 25 SPPG di Malang, ketika sudah 83 SPPG bagaimana bisa memenuhi, seperti kangkung, pakcoy dan ikan. Ini harus dipikirkan,” kata Sony. Dia menjelaskan untuk menyukseskan MBG perlu dibarengi pendekatan baru, yakni “MBG Preneur” sebagaimana yang telah diterapkan di Kota Malang.

Menurut Sony, konsep tersebut mampu membuat SPPG memikirkan strategi memperluas akses terhadap bahan baku. “Jadi, tidak hanya sekadar memikirkan soal dapur,” ucapnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta agar program MBG dapat merata hingga menjangkau wilayah pedalaman sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak di Bumi Cenderawasih.

Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen di Jayapura, Minggu, mengatakan pemenuhan gizi yang baik sejak usia sekolah sangat penting untuk menekan kasus stunting, meningkatkan daya konsentrasi belajar, serta menciptakan generasi muda yang lebih sehat dan berdaya saing.

“Jadi, kami masih ada keluhan anak yang terlambat masuk kelas karena menghadapi persoalan makan di rumah dan kurangnya dukungan layanan gizi di sekolah,” katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar SPPG di Provinsi Papua bisa memastikan hal tersebut. “Karena itu, Pemprov Papua hadir memperkuat program ini agar hak anak untuk memperoleh gizi seimbang dapat terpenuhi,” ujarnya. Ant/S-2