Izin Tambang Dicabut di Istana, KPK: SK-nya Belum Pernah Kami Lihat
Rabu, 22 Okt 2025, 11:03 WIB | Oleh: Tim PenulisOleh sebab itu, kata dia, KPK melakukan fungsi koordinasi dan menjembatani antarkementerian setelah ada perbedaan data tersebut.
Ia menjelaskan hal itu dilakukan untuk mendorong pemberian sanksi yang tepat untuk para pemegang IUP yang tidak memenuhi ketentuan.
“Mendorong penegakan sanksi kalau sudah jelas-jelas ada pelanggaran. Lakukan tindakan. Apakah administrasi? Pidana lingkungan? Masalah pajak? Kalau ada korupsinya ya bisa jadi kewenangan KPK,”.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!