Presiden: Penegakan Hukum di Indonesia Jangan Tumpul ke atas dan Tajam ke Bawah

Kasus ekspor CPO mencerminkan betapa kuatnya oligarki bisnis yang mampu mengendalikan kebijakan ekspor, kuota, hingga harga pangan domestik. Tanpa koreksi atas sistem yang memungkinkan praktik seperti itu, tindakan hukum akan terus menjadi reaktif, bukan preventif.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa pelaku korporasi tidak hanya mengganti kerugian, tetapi juga menerima sanksi korporatif yang menimbulkan efek jera, misalnya pencabutan izin usaha, audit lingkungan, dan pengawasan rantai pasok sawit secara menyeluruh,”tegas Badiul.

Sementara itu, pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp13,2 triliun dari kasus tindak pidana korupsi fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya.

Keberhasilan itu jelasnya sebagai salah satu hasil dari kerja sistemik lembaga hukum yang mendapat dukungan penuh dari kepemimpinan nasional.

“Ini momentum penting, statement Presiden jelas, arahnya jelas, dan harus kita dukung. Presiden harus membuktikan terus, setiap hari, bahwa apa yang dia katakan akan menjadi kenyataan bagi rakyat Indonesia yakni negara tanpa korupsi,” katanya.

Pernyataan Presiden yang menyebut kasus korupsi CPO sebagai tindakan “kejam, serakah, atau bahkan subversi ekonomi” mencerminkan kesadaran yang dalam akan bahaya korupsi terhadap kedaulatan bangsa.

Hardjuno juga menilai langkah itu sebagai sinyal Pemerintah menempatkan penegakan hukum sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. “Ketegasan seperti ini mengirim pesan jelas kepada dunia usaha bahwa keuntungan tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Negara hadir untuk melindungi publik,” kata Hardjuno.

Selain mengapresiasi Kejagung, Hardjuno juga menekankan pentingnya menjaga kesinambungan dari langkah ini. “Jangan berhenti di satu kasus besar. Semangatnya harus diteruskan ke sektor-sektor lain yang rawan penyimpangan. Momentum seperti ini langka, jadi harus dijaga konsistensinya, terutama melawan mafia-mafia hukum yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan bernegara,” pungkas Hardjuno.