Coding dan AI Bakal Jadi Mata Pelajaran Wajib di Sekolah

MALANG - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengemukakan bahwa coding dan kecerdasan buatan (AI) yang saat ini masih bersifat pilihan, akan diarahkan menjadi mata pelajaran wajib.

"Kebutuhan guru coding dan AI akan meningkat tajam, sehingga peran perguruan tinggi sebagai mitra pendidikan sangat dibutuhkan," kata Mendikdasmen dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) di kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Malang, Jawa Timur, Jumat (17/10) malam.

Saat ini, lanjutnya, coding dan AI masih menjadi mata pelajaran (mapel) pilihan, namun ke depan menjadi pelajaran wajib bagi siswa.

Pada kesempatan itu, Abdul Mu'ti juga membuka peluang bagi PTMA untuk berpartisipasi dalam penelitian kebijakan (policy research) terkait berbagai program pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan karakter dan kebiasaan belajar siswa.

Kemendikdasmen bersifat terbuka. Apapun yang dibutuhkan perguruan tinggi, selama relevan dengan arah pembangunan pendidikan nasional, Kemdikdasmen siap bermitra.

Sementara tu, dalam paparannya, Abdul Mu’ti menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi keagamaan, khususnya kampus Muhammadiyah-Aisyiyah dalam mengawal reformasi pendidikan nasional.

Ia menuturkan bahwa saat ini Kemendikdasmen memiliki lima hingga enam program prioritas yang dapat dijalankan secara kolaboratif bersama PTMA.

Pertama, revitalisasi satuan pendidikan, yang tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik dan sarana prasarana sekolah, tetapi juga mencakup pembenahan sistem manajemen, tata kelola, serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik.

Program ini diarahkan agar sekolah-sekolah di berbagai daerah mampu mengelola pembelajaran secara mandiri dan efisien dengan dukungan konsultan serta fasilitator profesional.

Revitalisasi tersebut juga meliputi penyusunan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan zaman, penguatan karakter siswa, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan agar selaras dengan standar nasional dan internasional.

“Tahun ini ada lebih dari 16.100 sekolah yang direvitalisasi dengan anggaran mencapai Rp16,9 triliun. Tahun depan kami berupaya agar capaian itu tetap terjaga meski anggaran sedikit berkurang,” ujarnya.

Program kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas guru melalui berbagai skema pelatihan dan pendidikan profesi.

Pemerintah, katanya, telah menyiapkan 808 ribu kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta memperluas program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi guru yang belum menyelesaikan studi sarjananya.

“Kami ingin memastikan tidak ada guru yang terhenti karirnya hanya karena belum memenuhi syarat akademik. Bahkan, pengalaman mengajar kini diakui hingga 70 persen dalam skema RPL,” ujarnya.