Menkeu Purbaya: APBN Defisit Rp371,5 Triliun per 30 September 2025

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit sebesar Rp371,5 triliun atau 1,56 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 30 September 2025.

“Sampai dengan akhir triwulan III-2025, kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56 persen PDB dan keseimbangan primer yang positif,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa.

Pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.863,3 triliun atau setara dengan 65 persen dari proyeksi (outlook) APBN tahun 2025. Nilai itu terkoreksi 7,2 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama 2024 sebesar Rp2.008,6 triliun.

Menurut Purbaya, tekanan itu disebabkan oleh penurunan harga komoditas global yang memengaruhi penerimaan perpajakan, khususnya di sektor minyak dan gas (migas) serta pertambangan.

Serapan dari penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp1.516,6 triliun atau setara 63,5 persen dari proyeksi, terkoreksi sebesar 2,9 persen dari realisasi tahun lalu.

Rinciannya, penerimaan pajak turun 4,4 persen dengan realisasi Rp1.295,3 triliun atau setara 62,4 persen dari proyeksi. Tren berbeda terlihat pada penerimaan kepabeanan dan cukai yang tumbuh 7,1 persen, dengan nilai Rp221,3 triliun atau 71,3 persen dari proyeksi.

“Penurunan harga komoditas seperti batu bara dan sawit menyebabkan penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan dan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri sedikit tertahan. Namun, sektor manufaktur dan jasa masih memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan,” kata Purbaya, menambahkan.

Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp344,9 triliun atau 72,3 persen dari proyeksi, melambat sebesar 19,8 persen.

Sementara dari sisi belanja negara, nilai realisasi tercatat mencapai Rp2.234,8 triliun atau setara 63,4 persen dari proyeksi, terkoreksi 0,8 persen dari realisasi tahun lalu sebesar Rp2.251,8 triliun.

Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat melambat 1,6 persen dengan nilai Rp1.589,9 triliun, setara 59,7 persen dari proyeksi.

Seluruh komponen BPP juga menunjukkan tren perlambatan. Belanja kementerian/lembaga (K/L) turun 0,3 persen dengan realisasi Rp800,9 triliun atau 62,8 persen dari proyeksi. Sedangkan belanja non-K/L melandai 2,9 persen dengan nilai Rp789 triliun atau 56,8 persen dari proyeksi.

Sebaliknya, penyaluran transfer ke daerah (TKD) mengalami pertumbuhan positif 1,5 persen, dengan nilai Rp644,9 triliun atau 74,6 persen dari proyeksi.

“Efektivitas belanja didorong oleh pelaksanaan program prioritas, bantuan sosial (bansos), dan belanja modal infrastruktur,” ujar Purbaya.

Dengan kinerja itu, keseimbangan primer tercatat surplus Rp18 triliun, menunjukkan konsolidasi fiskal yang terus berlanjut.