BKSAP Gandeng Kampus, Tegaskan Indonesia Siap Masuk OECD dan Jalankan IEU-CEPA

JAKARTA – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa kolaborasi antara parlemen, pemerintah, dan perguruan tinggi menjadi faktor penting dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi dua momentum besar: implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada 2027 dan proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Pernyataan itu disampaikan Mardani saat kunjungan kerja BKSAP ke Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten. Ia menekankan bahwa DPR tengah mengawal sejumlah penyesuaian regulasi agar Indonesia dapat memenuhi standar OECD sekaligus memaksimalkan manfaat IEU-CEPA.

“Kami di DPR sudah bertemu dengan Sekjen OECD. Dalam catatan terakhir, Indonesia perlu melakukan revisi terhadap dua undang-undang penting: UU Badan Pusat Statistik dan UU KPK,” ujar Mardani di hadapan sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah, Jumat (3/10/2025).

Menurutnya, OECD menilai lembaga statistik harus memiliki independensi seperti Bank Indonesia agar data ekonomi yang dihasilkan kredibel dan bebas intervensi. “OECD minta BPS menjadi lembaga yang mandiri dan tidak boleh diintervensi. Ini langkah cerdas agar kepercayaan dunia terhadap data kita meningkat,” katanya.

Selain itu, Mardani menyampaikan bahwa OECD juga menyoroti pentingnya memperkuat independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Mereka menilai bahwa KPK harus dikembalikan seperti sebelum revisi agar lebih kuat dalam menjaga tata kelola pemerintahan. Ini dua perkara besar yang akan memperbaiki wajah Indonesia di mata dunia,” jelasnya.

Mardani juga menilai kerja sama antara DPR dan kampus seperti UIN Syarif Hidayatullah berperan besar dalam memperkuat basis pengetahuan kebijakan publik. Menurutnya, ide-ide dari dunia akademik menjadi bahan penting dalam diplomasi parlemen untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

“Kami di BKSAP melihat UIN sebagai mitra strategis. Ide-ide besar yang muncul dari kampus bisa menjadi masukan berharga dalam diplomasi parlemen, termasuk dalam IEU-CEPA,” ungkap Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Ia menjelaskan bahwa BKSAP memiliki peran penting dalam diplomasi antarparlemen, yang berfungsi layaknya “Kementerian Luar Negeri-nya parlemen”. Melalui hubungan lintas parlemen, Indonesia dapat menjalin komunikasi yang lebih fleksibel dengan negara-negara mitra, termasuk dalam bidang pendidikan dan industri.

“Hubungan antarparlemen di berbagai negara sering kali lebih cair daripada antar eksekutif. Melalui kerja sama ini, kami bisa menjembatani perguruan tinggi Indonesia dengan universitas di luar negeri maupun industri di negara mitra,” terangnya.

Mardani berharap diplomasi parlementer yang aktif dapat meningkatkan kualitas riset dan inovasi di perguruan tinggi Indonesia. Ia menegaskan pentingnya membangun kolaborasi global untuk memperkuat daya saing bangsa di tengah tantangan ekonomi dan teknologi yang semakin kompleks.

“Kita ingin perguruan tinggi naik kelas, menjadi bagian dari jaringan riset internasional, dan berkontribusi dalam penguatan ekonomi berbasis pengetahuan,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi erat antara dunia akademik dan parlemen akan menjadi fondasi kuat bagi Indonesia untuk menghadapi era perdagangan bebas dan transformasi digital. Ia menekankan bahwa integrasi antara kekuatan politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan akan menjadikan Indonesia pemain penting di tingkat global.

“Kalau kita bisa menyatukan kekuatan politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, maka Indonesia akan siap menjadi pemain penting, bukan hanya di kawasan, tapi di panggung dunia,” pungkasnya.

Dengan dukungan BKSAP dan dunia akademik, Indonesia diyakini mampu menghadapi tuntutan reformasi global menuju keanggotaan OECD serta mengoptimalkan manfaat IEU-CEPA bagi perekonomian nasional.