Banyak Kebakaran Masih Terjadi di Jakarta, Berikut Penjelasan Gubernur Pramono Terkait Hal Tersebut

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan alasan masih banyaknya kebakaran yang melanda ibu kota meski program satu rukun tetangga (RT) satu alat pemadam api ringan (APAR) telah dijalankan. Menurutnya, kondisi di lapangan menjadi faktor utama kebakaran sulit dikendalikan dan cepat meluas.

Pramono mencontohkan kebakaran besar di kawasan Tamansari, Jakarta Barat, yang sulit ditangani karena lingkungan padat. Angin kencang juga membuat api menyebar lebih cepat dan sulit dipadamkan.

“Apalagi yang kebakar kebanyakan plastik, sampah, dan sebagainya, pasti nggak terkejar. Apalagi dengan kepadatan dan kemarin saya mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Damkar, apinya itu cepat sekali karena angin,” ujar Pramono saat meninjau lokasi kebakaran, Selasa (30/9/2025).

Meski dihadapkan pada kendala lapangan, Pramono menegaskan program satu RT satu APAR tetap akan dilanjutkan. Program ini tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Punya APAR (GEMPAR).

Program GEMPAR pertama kali diluncurkan Pramono pada Mei 2025 dengan membagikan APAR kepada sembilan perwakilan RT di Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ia menilai APAR sangat penting di kawasan padat penduduk, terutama ketika mobil pemadam kebakaran kesulitan menjangkau lokasi.

Jakarta sebagai kota besar memang memiliki banyak wilayah padat yang rawan kebakaran. Oleh karena itu, keberadaan APAR di setiap RT dinilai dapat menjadi langkah awal untuk mengendalikan api sebelum tim pemadam datang.

Kepala Seksi Publikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta, Saepuloh, membeberkan detail anggaran pengadaan APAR. Harga satu unit APAR bervariasi, mulai dari Rp 300 ribu hingga Rp 1 juta.

“Jumlah RT di Jakarta itu kan 30 ribuan, berarti kalau tadi targetnya 1 RT itu 2 APAR, total 60 ribuan ya. Tinggal dikalikan saja 60 ribu tabung dengan harga APAR,” jelas Saepuloh.

Dengan jumlah tersebut, setidaknya Jakarta membutuhkan sekitar 60 ribu tabung APAR agar setiap RT memiliki dua unit. Angka ini tentu membutuhkan anggaran yang besar, namun tetap dipandang perlu demi keselamatan warga.

Pramono menekankan bahwa upaya pengendalian kebakaran tidak hanya bisa mengandalkan petugas pemadam. Partisipasi warga dalam menggunakan APAR menjadi kunci agar api tidak cepat membesar di kawasan padat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meyakini distribusi APAR akan memperkuat sistem pencegahan dini kebakaran. Terlebih, kasus kebakaran di Jakarta kerap dipicu oleh korsleting listrik, sampah, hingga bahan mudah terbakar.

Program GEMPAR juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya alat pemadam api. Dengan keterlibatan warga, ancaman kebakaran bisa lebih cepat diantisipasi meskipun kondisi lingkungan kerap menyulitkan proses pemadaman.

Meski masih ada kendala di lapangan, Pemprov DKI Jakarta optimistis bahwa langkah ini mampu memperkecil risiko kebakaran yang melanda permukiman padat. Keberadaan APAR di tiap RT diharapkan bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa dan aset warga dari bahaya kebakaran.