Polisi Tangkap Lebih dari 200 Pengunjuk Rasa

MANILA – Polisi di ibu kota Filipina menangkap lebih dari 200 orang selama bentrokan dengan pengunjuk rasa bertopeng yang meletus saat aksi demonstrasi antikorupsi yang sebagian besar berlangsung damai, kata seorang juru bicara kepolisian Filipina pada Senin (22/9).

Setidaknya 88 anak di bawah umur termasuk di antara jumlah awal 216 orang yang ditahan pada unjuk rasa ricuh pada Minggu (21/9) ketika polisi mengerahkan meriam air dan sirene yang memekakkan telinga terhadap kerumunan pengunjuk rasa yang sebagian besar masih muda dan melemparkan batu ke arah aparat keamanan.

Wali Kota Manila, Isko Moreno, mengatakan seorang anak laki-laki berusia 12 tahun adalah yang termuda yang ditahan.

Atas penangkapan terhadap anak-anak di bawah umur, sejumlah orang tua yang cemas dilaporkan telah menuju markas besar polisi Manila dengan menerjang hujan. Berdiri dalam antrean di luar kantor Kepolisian Distrik Manila, seorang pramuniaga berusia 45 tahun bernama Michelle Blanco mengatakan bahwa ia belum diberi tahu kapan putranya, Zoren, 13 tahun, akan dibebaskan meskipun telah mendekam di ruang tahanan sejak kemarin.

"Sedikit informasi tentang bagaimana keadaan mereka di dalam atau apa yang harus kami lakukan untuk mengeluarkannya karena hal itu sangat berarti," kata dia seraya menegaskan bahwa putranya hanya menonton ketika diciduk dari jalan.

Ribuan warga Filipina berunjuk rasa di Manila pada Minggu untuk melampiaskan kemarahan mereka atas skandal korupsi yang meluas terkait proyek pengendalian banjir fiktif yang diyakini telah merugikan pembayar pajak miliaran dollar AS.

Skandal ini telah menyebabkan banyak anggota parlemen terlibat dan para pemimpin kedua majelis Kongres telah mengundurkan diri dari jabatan mereka selama penyelidikan.

Namun bentrokan di jalanan pada Minggu, yang mengakibatkan sejumlah kendaraan polisi dibakar dan jendela-jendela kantor polisi dihancurkan, telah mencederai aksi demonstrasi damai yang diikuti oleh keluarga, aktivis, pendeta, dan politisi.

"Sejauh ini tidak ada satu pun dari mereka yang mengungkapkan alasan di balik tindakan mereka atau apakah ada yang membayar mereka untuk melakukannya," kata juru bicara kepolisian daerah, Mayor Hazel Asilo, kepada AFP. "Begitu kita tahu afiliasi mereka, kita bisa tahu apakah mereka bagian dari pengunjuk rasa atau mereka hanya membuat onar," imbuh dia.

Toleransi Maksimum

Menurut pernyataan yang dirilis Senin oleh dinas kesehatan, sekitar 50 orang dilarikan ke satu rumah sakit Manila setelah bentrokan tersebut.

Juru bicara polisi lainnya, Mayor Philipp Ines, mengatakan 93 petugas terluka dalam aksi unjuk rasa pada Minggu, sembari menambahkan jumlah yang ditangkap masih dapat bertambah karena masih ada orang-orang yang diproses.

Di tengah tuduhan dari setidaknya satu kelompok hak asasi manusia lokal bahwa polisi telah menggunakan kekuatan yang tidak proporsional, Menteri Dalam Negeri Jonvic Remulla mengatakan bahwa tanggapan mereka merupakan toleransi maksimum.

“Mereka hanya berbekal perlengkapan anti huru hara dan tidak bersenjata api,” tegas  Remulla seraya menambahkan bahwa tidak ada senjata yang atau gas air mata yang ditembakkan dalam unjuk rasa Minggu.

Kemarahan terhadap apa yang disebut proyek infrastruktur fiktif  telah meningkat di negara Asia Tenggara tersebut sejak Presiden Ferdinand Marcos Jr menjadikannya pusat perhatian saat ia membacakan pidato kenegaraan pada Juli lalu menyusul terjadinya banjir mematikan selama beberapa pekan.

Kementerian Keuangan memperkirakan ekonomi Filipina kehilangan hingga 118,5 miliar peso (2 miliar dollar AS) dari tahun 2023 hingga 2025 karena korupsi dalam proyek pengendalian banjir. Sedangkan Greenpeace memperkirakan jumlah kerugian sebenarnya mendekati 18 miliar dollar AS.

Pada Senin, Filipina diperkirakan akan dilanda banjir besar saat Topan Super Ragasa menerjang provinsi paling utara negara itu. Negara kepulauan ini dilanda rata-rata 20 badai dan topan setiap tahun, yang mengakibatkan jutaan orang di daerah rawan bencana terus-menerus berada dalam kemiskinan. AFP/I-1