Solusi Superjitu untuk Memutus Mata Rantai Kasus Keracunan Terus-menerus MBG seperti Disampaikan Anggota DPR

JAKARTA – Program makan bergizi gratis (MBG) justru bisa menjadi boomerang. Tujuannya membangun SDM unggul, malah-malah bisa menghancurkan SDM kalau terus-menerus pada keracunan. Sebab hingga kini kasus keracunan mengonsumsi MBG tak pernah surut.

Maka, ada usul jitu untuk mengatasi keracunan seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini. Dia mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) menyerahkan pengelolaan MBG kepada sekolah. "Banyaknya kasus keracunan, perlu pengelolaan MBG diserahkan kepada sekolah bersama komite sekolah," kata Yahya kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Menurutnya, penunjukan sekolah sebagai penyedia MBG dapat lebih menjamin kualitas dan menjaga kesegaran makanan untuk para siswa. "Akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai dengan selera anak-anak sekolah. Mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya," katanya.

Ini jelas sebagai solusi superjitu! Sekolah paling hanya memasak untuk 100 atau 200 siswa. Memasak sejumlah ini masih terjangkau. Tapi kalau satu SPPG memasak untuk 3.000 atau 5.000 kuota, jelas sangat sulit. Semua serbaterburu-buru, asal-asalan, dan asal tersaji. Ukuran bumbu juga sulit. Untuk mengejar waktu, makanan yang belum dingin, langsung dikemas. Jelas ini akan membuat basi makanan. tapi kalau dikelola sekolah, dijamin semua akan lancar dan jauh dari keracunan.

Diketahui, sejak Januari hingga September, terdapat sekitar 5.626 kasus keracunan terjadi di 17 provinsi. Terbaru, keracunan MBG terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengan. Kemudian, ada pula keracunan MBG di Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga Bau Bau, Sulawesi Tenggara.

Selain masalah keracunan, Yahya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran BGN. Diketahui, anggaran MBG hingga September hanya terserap Rp13,2 triliun atau 18,6 persen dari alokasi Rp71 triliun. Padahal, kata dia, klaim pelaksanaan MBG telah berlangsung di 38 provinsi dengan jumlah penerima manfaat mencapai 22 juta.

Yahya pun mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran MBG. Ia juga menyarankan agar BGN membuka kanal pengaduan publik dan memastikan akuntabilitas belanja agar hak anak untuk memperoleh makanan bergizi dan aman benar-benar terpenuhi. Sebelumnya, BGN minta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus memperkuat komunikasi guna menanggapi isu keamanan pangan dalam Program MBG.