Pramono Luncurkan Mega Proyek: 23 Ribu Hunian Baru dan 100 Ribu Lowongan Kerja di Jakarta!

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dikabarkan akan meluncurkan program pembangunan 23.000 unit hunian baru di Ibu Kota. Program ambisius ini tidak hanya bertujuan memperluas pasokan rumah, tetapi juga diharapkan menyerap hingga 100.000 tenaga kerja dalam fase pembangunannya.

Informasi ini disampaikan sendiri oleh Pramono usai Rapat Koordinasi Terbatas bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berlangsung di Balai Kota Jakarta, Senin, 22 September 2025. Proyek hunian ini termasuk bagian dari kebijakan pemerintahan pusat yang dipadu dengan agenda lokal, salah satunya soal perumahan dan sanitasi.

Menurut Pramono, pembangunan 23 ribu hunian akan dilaksanakan secara bertahap dan tersebar di berbagai wilayah Jakarta. Penekanan besar diberikan agar kontraktor lokal dilibatkan secara maksimal, agar percepatan proyek berlangsung bersamaan dengan penyerapan tenaga kerja lokal yang memadai.

Selain hunian, pemerintah DKI juga akan menggenjot proyek sanitasi. Salah satunya adalah pembangunan septic tank komunal terintegrasi teknologi biogas untuk meningkatkan pelayanan sanitasi masyarakat. Proyek ini menjadi bagian dari upaya memberikan akses bagi warga yang tinggal di rusun (rumah susun) atau permukiman padat agar lebih layak dan sehat.

Konsep hunian yang akan dibangun juga akan mengusung unsur mixed‑use. Ini berarti hunian akan digabung dengan lokasi fasilitas publik, layanan kesehatan, kantor‑kelurahan, sekolah, atau ruang aktivitas warga, terutama anak muda. Pemprov DKI sebelumnya sudah memaparkan rencana rusunawa mixed‑use, yang memanfaatkan aset pemerintah seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan, puskesmas, dan sekolah negeri yang memiliki lahan cukup besar, agar hunian vertikal bisa dibangun tanpa perlu pembebasan lahan yang rumit.

Pramono juga menyebut bahwa proyek ini menjadi bagian dari upaya meredam tekanan ekonomi di masa sulit. Dengan banyaknya hunian baru dan fasilitas yang mendukung, diharapkan ada dampak positif terhadap sektor informal dan formal, terutama menyangkut perluasan lapangan kerja serta perbaikan akses sanitasi bagi warga yang selama ini belum terlayani dengan baik.

Meski demikian, detail‑detail terkait lokasi persis dari unit hunian, skema pendanaan, biaya sewa atau cicilan, serta tenggat waktu penyelesaian belum sepenuhnya dibeberkan ke publik. Pemerintah Provinsi DKI berjanji akan mengumumkan data lengkap setelah kajian lebih lanjut dan persetujuan dari pemangku kebijakan terkait.