Integrasi 6 Moda Transportasi Massal Akan Dipercepat

JAKARTA - Percepatan integrasi transportasi massal Jakarta akan dilaksanakan sebagai upaya mempermudah akses warga dan mengurangi kemacetan. “Saya sudah memulai peletakan batu pertama di Dukuh Atas yang akan menghubungkan enam moda,” kata Gubernur Jakarta, Pramono Anung, saat peresmian gedung SMP dan SMA Labschool Ciracas, Jakarta Timur, Kamis.

Enam moda tersebut meliputi MRT, dua lintas LRT, Transjakarta, Kereta Bandara, dan KRL Commuter Line. Menurut Pramono, kawasan tersebut nantinya menjadi simpul perpindahan moda transportasi yang memudahkan mobilitas masyarakat. Pemerintah Provinsi Jakarta menargetkan peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai  Agustus mendatang.

Lintasan sepanjang 12,2 kilometer tersebut memiliki 11 stasiun dengan nilai investasi sekitar Rp11,5 triliun. Waktu tempuh perjalanan diperkirakan hanya sekitar 28 menit.

Dia membayangkan dari Pondok Labu sampai dengan Kelapa Gading paling ujung di Pegangsaan Dua kurang lebih ditempuh hanya satu jam. Naik MRT, kemudian pindah ke LRT, langsung ke Kelapa Gading, total tidak lebih dari satu jam.

Selain itu, dia juga akan memperluas pembangunan jalur Veledrome menuju Jakarta International Stadium (JIS) dan koneksi menuju Stasiun Kereta Cepat Whoosh, Halim. Menurut Pramono, keberadaan jalur penghubung menuju kereta cepat menjadi bagian penting agar tingkat penggunaan moda transportasi tersebut semakin optimal.

“Bagaimanapun, feeder untuk kereta cepat kita tidak akan maksimal kalau kemudian tidak dikoneksikan. Maka itulah yang akan kami lakukan,” ucapnya. Dia juga telah menghubungkan kawasan JIS dan Ancol melalui jembatan sepanjang sekitar 400 meter. Kalau ada konser, pertandingan bola, parkirnya tidak perlu di JIS, bisa di Ancol. Ini akan mengurangi kemacetan secara signifikan.

Kemudian, layanan KRL yang berhenti di sekitar JIS juga mempermudah masyarakat dari Bogor, Depok, Tangerang, dan wilayah penyangga lainnya menuju stadion.

Sebelumnya, Pemprov Jakarta segera melanjutkan proyek LRT menuju Dukuh Atas setelah rute Veledrome - Manggarai diresmikan Agustus mendatang. Pramono Anung Wibowo bahkan menargetkan, LRT rute Manggarai-Dukuh Atas akan rampung 2028.

“Saya sudah minta kepada Asisten Keuangan untuk pembangunan dari Manggarai ke Dukuh Atas selesai tahun 2028 dengan anggaran Rp2,1 triliun,” katanya.

Skema KLB

Di sisi lain, Pramono Anung menyebut, pembangunan beberapa proyek strategis Jakarta mulai menggunakan skema Koefisien Lantai Bangunan (KLB) secara transparan, tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Tahun depan banyak yang baru di Jakarta. Semua dibiayai dari KLB, tidak lagi dari APBD,” kata Pramono.

Salah satu contoh proyek yang dibiayai melalui skema tersebut adalah pembangunan jalur bawah tanah yang menghubungkan kawasan Grand Hyatt, Pullman, Mandarin Oriental, dan Hotel Kempinski menuju Stasiun MRT Bundaran HI.

Menurutnya, proyek tersebut ditargetkan dapat diresmikan Desember mendatang. Selain itu, revitalisasi Taman Barito di Jakarta Selatan juga dibiayai melalui mekanisme yang sama.

Dulu, orang mengurus KLB atau Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan atau Lokasi (SP3L) dan sebagainya itu banyak uncertainty-nya, ketidakpastiannya. Dia sudah mengeluarkan Pergub Nomor 11 Tahun 2026, harus selesai dalam 15 hari. Dia juga berkomitmen membangun pemerintahan dengan mengedepankan kepercayaan antara pemerintah dan pelaku usaha.

Jakarta sekarang ini juga memberikan kontribusi 16,67 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dengan pertumbuhan ekonomi Jakarta 5,59 persen.

Jadi, walaupun ada pemotongan Dana Bagi Hasil, efisiensi yang tinggi, pembangunan di Jakarta tetap berjalan sesuai dengan rencana.

Sebelumnya, Pramono menerbitkan Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 11 Tahun 2026 sebagai aturan baru yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam perizinan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di Jakarta.

Pramono menegaskan tidak ada lagi ruang abu-abu atau peraturan. Semua sudah jelas dalam Pergub Jakarta Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif dalam Peningkatan Nilai KLB.

Pramono mengatakan Pergub tersebut untuk memperbaiki tata kelola perizinan dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang mengurus peningkatan nilai KLB. wid/Ant/G-1