Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Tembus 5,21 Persen, Benarkah Daya Beli Warga Ikut Menguat?

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim berhasil menjaga laju pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Jakarta tumbuh 5,21 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11 persen.

Capaian tersebut langsung mendapat apresiasi dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menyebut pertumbuhan ekonomi ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Selain itu, Jakarta masih menjadi salah satu motor utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi mencapai 16,61 persen terhadap ekonomi nasional.

"Pertumbuhan ekonomi Jakarta yang melampaui rata-rata nasional adalah buah dari kolaborasi. Pemerintah hadir menjaga iklim usaha, dunia usaha bergerak menciptakan nilai tambah, dan warga tetap percaya serta aktif berpartisipasi dalam perekonomian kota," ujar Pramono.

Sepanjang 2025, hampir seluruh sektor usaha mencatatkan pertumbuhan positif. Tiga sektor dengan kenaikan tertinggi berasal dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 9,33 persen, diikuti transportasi dan pergudangan sebesar 8,69 persen, serta jasa lainnya yang mencapai 8,46 persen.

Pada triwulan IV-2025, pertumbuhan ekonomi bahkan semakin menguat menjadi 5,71 persen secara tahunan (year on year). Pemerintah menilai pencapaian tersebut tidak lepas dari berbagai stimulus yang digelontorkan menjelang akhir tahun.

Salah satunya adalah pemberian insentif pajak berupa keringanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk sektor makanan, minuman, dan perhotelan. Nilai total insentif mencapai Rp495 miliar yang dinikmati lebih dari 45 ribu objek pajak.

Selain itu, Pemprov DKI juga memberikan pembebasan pajak reklame dalam program Jakarta Festive Wonders. Program tersebut diklaim mampu meningkatkan transaksi pusat perbelanjaan hingga Rp15,25 triliun, disertai lonjakan kunjungan mal sekitar 20 persen selama periode Natal dan Tahun Baru.

Namun, benarkah demikian? 

Meski mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,21 persen, struktur pertumbuhan Jakarta turut menjadi sorotan. Data BPS menunjukkan perekonomian ibu kota masih sangat bergantung pada konsumsi. 

Konsumsi rumah tangga menyumbang 62,80 persen terhadap struktur ekonomi, sementara konsumsi pemerintah mencapai 13,20 persen. Artinya, sekitar 76 persen aktivitas ekonomi Jakarta masih ditopang oleh belanja masyarakat dan pemerintah.

Di sisi lain, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi berkontribusi sebesar 33,79 persen. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi, terutama apakah kenaikan tersebut benar-benar mencerminkan meningkatnya daya beli masyarakat atau lebih banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa akibat inflasi.

Dalam kondisi inflasi, nilai konsumsi dapat meningkat meski volume barang atau jasa yang dibeli masyarakat tidak bertambah signifikan. Dengan kata lain, pertumbuhan konsumsi belum tentu sepenuhnya berasal dari membaiknya daya beli, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh kenaikan harga di berbagai sektor.

Pembacaan terhadap struktur ekonomi tersebut juga memunculkan kekhawatiran kontribusi sektor-sektor di luar konsumsi belum menjadi motor utama pertumbuhan. 

Apabila pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh konsumsi, sementara investasi dan sektor produktif tidak mengalami penguatan yang seimbang, maka laju pertumbuhan berpotensi sulit dipertahankan dalam jangka panjang.

Karena itu, tantangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan bukan hanya menjaga konsumsi masyarakat tetap kuat, tetapi juga mempercepat investasi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan produktivitas sektor riil. 

Langkah tersebut dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berkualitas, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan terus menjaga keseimbangan antara peningkatan daya beli masyarakat dan iklim investasi.

Menurutnya, kebijakan fiskal ke depan akan difokuskan pada penciptaan lapangan kerja, menjaga keberlangsungan dunia usaha, serta memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga Jakarta.

Meski angka pertumbuhan ekonomi Jakarta berhasil melampaui rata-rata nasional, tantangan terbesar ke depan adalah memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar berkualitas, berkelanjutan, dan tidak semata bergantung pada konsumsi yang rentan tergerus tekanan inflasi. 

Dengan fondasi ekonomi yang lebih kuat, pertumbuhan diharapkan mampu bertahan dalam jangka panjang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.