100 WNI Terjebak Kerusuhan di Nepal, Kemlu RI Siapkan Langkah Mitigasi

SURABAYA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mendata sebanyak 100 Warga Negara Indonesia (WNI) di Nepal terjebak dalam kerusuhan di Nepal.

"Mudah-mudahan kondisi semakin membaik," kata Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (10/9).

Kemenlu terus memonitor dan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI Dhaka, Bangladesh yang memiliki wilayah akreditasi di Nepal, untuk mengupayakan perlindungan, menjamin keselamatan, serta menyusun langkah-langkah mitigasi hingga pelaksanaan evakuasi.

Judha menjelaskan situasi saat ini di Nepal sudah kondusif. Bandara internasional di Nepal telah dibuka kembali dan komunikasi dengan para WNI terus dilakukan secara intensif.

Judha mengemukakan terdapat 57 WNI yang menetap di Nepal dan 43 lainnya merupakan delegasi yang menghadiri sejumlah pertemuan dan konferensi.

"Berdasarkan komunikasi terakhir, tak ada korban, namun kami terus melakukan langkah-langkah kontinjensi," ujarnya.

 Mengenai kemungkinan evakuasi, Judha menyebut akan dilakukan jika kondisi di lapangan mengharuskan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan untuk memastikan keselamatan seluruh WNI, termasuk kemungkinan adanya warga asal Jatim.

“Kami masih menunggu informasi tentunya, apakah ada dari WNI tersebut merupakan warga Jawa Timur. Tapi semua terkoordinasi di Kementerian Luar Negeri,” katanya.

 Ia menambahkan para WNI yang hadir di Nepal bukan tenaga kerja migran asal Jatim yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat, melainkan peserta kegiatan konferensi.

Sebelumnya, Nepal dilanda unjuk rasa besar yang dipimpin generasi muda memprotes pemblokiran media sosial dan meluas menjadi aksi antikorupsi.

Kerusuhan menyebabkan istri mantan Perdana Menteri Nepal, Rajyalaxmi Chitrakar, tewas. Pemerintahan sipil runtuh setelah militer mengambil alih kekuasaan menyusul pengunduran diri PM KP Sharma Oli dan Presiden Ram Chandra Poudel.