Program Pembangunan Harus Lebih Cepat Dirasakan Masyarakat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (Ratas) dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/9). Rapat tersebut membahas langkah-langkah percepatan program pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangannya usai ratas mengatakan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang telah dirancang. Percepatan dilakukan dengan mengoptimalkan kebijakan yang sudah ada dengan harapan dampaknya lebih cepat dirasakan masyarakat.

“Kebijakan-kebijakan yang ada sekarang itu kelihatannya belum terlalu lancar diselenggarakan. Rapat tadi memutuskan untuk mempercepat semuanya. Itu dulu yang pertama. Jadi harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat,” kata Purbaya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan berada di kisaran 4,7 hingga 5 persen pada 2025 dinilai masih dalam batas aman.

Menkeu juga menegaskan komitmen Pemerintah untuk menjaga defisit fiskal sesuai ketentuan undang-undang, yakni maksimal di level 3 persen. “Kita akan mengikuti undang-undang,” kata Purbaya.

Bendahara Negara yang baru sehari dilantik itu menyebut Pemerintah juga sedang menyiapkan percepatan implementasi program yang ada agar mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja. “Kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja lebih banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan,” kata Menkeu.

Selain itu, Purbaya juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Ia mengungkapkan telah berdiskusi dengan Bank Indonesia agar kebijakan yang ditempuh tidak mengganggu likuiditas sistem perbankan.

Tantangan Struktural

Menanggapi program percepatan itu, pengamat Kebijakan Publik Fitra, Badiul Hadi mengatakan meskipun ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif, tantangan struktural masih perlu diatasi.

Ekonomi Indonesia yang tumbuh 5,12 persen secara tahunan pada triwulan II-2025, sebagian besar didorong oleh faktor musiman pasca-Lebaran, dan tidak mencerminkan momentum pertumbuhan yang berkelanjutan.

Begitu pula dengan persoalan kemiskinan yang masih menggelayuti Indonesia, persentase penduduk miskin tercatat 8,47 persen pada Maret 2025, jumlah absolutnya masih tinggi, yaitu 23,85 juta orang.

Tantangan lain jelas Badiul adalah defisit APBN diperkirakan mencapai 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir 2025 atau setara dengan 662 triliun rupiah, yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan fiskal yang perlu diwaspadai. Defisit tersebut berpotensi menjadi salah satu alasan penarikan utang baru.

Sementara itu, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2025 tercatat sebesar 1,87 persen (yoy), berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen, namun tekanan inflasi dapat meningkat jika daya beli masyarakat tidak membaik.

Daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, menunjukkan penurunan signifikan. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat, jumlah nominal simpanan di bawah 100 juta terkontraksi sebesar 0,9 persen per Mei 2025, mencerminkan penurunan kepercayaan dan kemampuan finansial masyarakat.