Trump Ganti Nama Departemen Pertahanan AS Jadi Departemen Perang

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mengganti nama Departemen Pertahanan Negara dari Pentagon menjadi Departemen Perang. Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, pergantian nama tersebut disebut-sebut sejalan dengan etos prajurit.

Trump dikabarkan akan segera menandatangani pergantian nama instansi tersebut yang diperkirakan akan menelan biaya ratusan juta dollar AS dan disebut sebagai organisasi terbesar pemerintah.

Trump juga akan memerintahkan Hegseth untuk merekomendasikan tindakan legislatif dan eksekutif yang diperlukan untuk membuat perubahan nama tersebut menjadi permanen.

Sebagai informasi, hingga tahun 1949, departemen pertahanan AS disebut sebagai departemen perang. Namun, menurut para sejarawan, nama tersebut diubah sebagai sinyal bahwa di era nuklir, AS berfokus untuk mencegah perang.

Sejak menjabat pada bulan Januari, Trump memang telah mengganti nama sejumlah tempat dan institusi, termasuk Teluk Meksiko, dan mengembalikan nama asli pangkalan militer yang diubah setelah protes keadilan rasial.

Perubahan nama departemen jarang terjadi dan membutuhkan persetujuan kongres, namun rekan-rekan Trump dari Partai Republik memegang mayoritas tipis di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Apalagi para pemimpin kongres partai hanya sedikit yang menunjukkan sikap menentang atas inisiatif Trump.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengatakan, pernyataan Trump tersebut tidak aneh mengingat Russia, Tiongkok, dan Korea Utara selama ini memang menunjukkan sikap politik global yang berlawanan dengan AS dan sekutu barat.

“Secara psikologi politik memang ketiganya adalah musuh Amerika dan negara-negara barat karena selama ini memang menunjukkan sikap politik yang berseberangan. Itu semakin nyata tampak dalam perang Ukraina di mana Korut terang-terangan mengirim pasukan untuk berperang membantu Russia di tanah asing,” kata Surokim.

Tiongkok juga demikian, yang selama ini sering mengadopsi teknologi militer Russia tidak pernah terlihat mengecam invasi ke Ukraina dan justru makin mesra hubungannya dengan Putin. Apalagi Tiongkok dan Russia bersama Iran yang menjadi musuh AS menjadi inisiatif BRICS untuk menentang dominasi ekonomi AS dan sekutu.

“Lebih dari itu, seharusnya klaim Trump itu didasari informasi intelejen bahwa memang ada rencana konspirasi yang lebih jauh, bukan sebatas insting politik yang memang semua orang juga sudah bisa menduganya,” kata Surokim.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan penggantian nama kementerian di AS menunjukan agresivitas dan hegemoni negara adi daya itu dalam mempengaruhi ekonomi maupun politik global.

Selain itu, AS menunjukkan bahwa mereka tidak gentar dengan manuver negara- negara lain termasuk yang direpresentasikan pertemuan pemimpin dunia di Tiongkok.