Jakarta, Menang Melawan Laut atau Kalah oleh Waktu

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana tanggul laut ini mulai diinisiasi sejak tahun 1995,  saatnya sekarang diniatkan dengan bentuk badan otorita khusus, jam terus berdetak. Jika tak ada tindakan nyata, sebagian Jakarta akan tenggelam. Waktu tak lagi berpihak.

Giant Sea Wall (GSW) menawarkan harapan: dari kota rapuh menjadi kota global tangguh yang bisa jadi warisan generasi mendatang. Sementara jam terus berdetak. Jika tak ada tindakan nyata, sebagian Jakarta akan tenggelam. Waktu tak lagi berpihak.

Hal ini disampaikan Peneliti Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Insan Pembangunan Indonesia (UNIPI), Anto Prabowo dalam acara The 2025 Sebelas Maret International Conference on Digital Economy (SMICDE) di Swiss-belhotel Solo, (4/9).

"Penelitian ini mengkaji inovasi keuangan dalam mendukung realisasi Jakarta Great Sea Wall (Giant Sea Wall/GSW), sebuah proyek infrastruktur bernilai lebih dari USD 40 miliar yang bertujuan melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, penurunan tanah, dan kenaikan muka laut," kata Anto dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Ia juga menjelaskan GSW merupakan bagian dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan dirancang sebagai sistem adaptasi iklim terpadu, mencakup pembangunan tembok laut utama dan pertahanan banjir darat, reklamasi pesisir berskala besar, perbaikan sistem drainase perkotaan, rehabilitasi ekosistem mangrove, dan penciptaan ruang publik biru ramah lingkungan.

Dengan target perlindungan hingga tahun 2100, GSW akan berfungsi bukan hanya sebagai benteng iklim, tetapi juga sebagai motor pembangunan ekonomi melalui penciptaan kawasan hunian, bisnis, dan logistik baru di balik tembok laut.

"Pemerintah menegaskan bahwa GSW dibangun dengan prinsip ecological justice, melindungi hak masyarakat pesisir melalui relokasi berbasis hak, kompensasi adil, serta dukungan mata pencaharian baru," tambah Anto.

Selain itu, integrasi rehabilitasi mangrove dan ruang publik biru menjadikan proyek ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim).

Sebagai proyek adaptasi iklim terbesar di Indonesia, GSW mengusung model pembiayaan hibrida dengan instrumen inovatif yaitu Asset Value Protection (AVP) yang berfungsi bagi perlindungan nilai aset untuk menarik investor institusional, Viability Gap Funding (VGF): dimana dalam hal ini berupa dukungan APBN untuk komponen sosial dan non-komersial.

Selanjutnya Green Sukuk yaitu obligasi syariah hijau untuk mendanai proyek adaptasi. Lalu, Asset-Backed Securities (ABS) yang merupakan sekuritisasi pendapatan dari reklamasi dan infrastruktur pendukung. Struktur ini memungkinkan mobilisasi modal swasta tanpa membebani fiskal negara, sekaligus menjaga keberlanjutan jangka panjang proyek.

Adapun estimasi biaya Giant Sea Wall mencapai US$ 40-42 miliar (hanya mencakup Jakarta saja). Angka sebesar itu mustahil ditanggung APBN sepenuhnya, mengingat prioritas lain pada pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur nasional.

"Solusinya adalah pembiayaan campuran (blended finance), memadukan dana publik, swasta, dan investor global melalui instrumen keuangan inovatif," seru dia.

Dia menambahkan proyek multidimensi ini bisa berhasil dengan tata kelola kolaboratif. Katanya Giant Sea Wall tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Inovasi keuangan seperti Green Sukuk, Asset Value Protection, dan ABS menjadikan proyek ini bankable sekaligus inklusif.

"Namun, tanpa kolaborasi kuat antara pemerintah, swasta, dan regulator, investor tidak akan masuk. Transparansi, tata kelola ESG, dan safeguards sosial-lingkungan adalah syarat mutlak agar proyek ini tidak hanya besar, tetapi juga adil," jelas Anto.

Jika berhasil, GSW akan menjadi model adaptasi iklim global yang memadukan2025 perlindungan aset fisik, transformasi sosial-ekonomi, pelestarian ekologi, dan inovasi pembiayaan.

Adapun potensi nilai ekonominya mencakup, USD 20–25 miliar nilai properti baru di kawasan reklamasi dalam 20 tahun, Pusat bisnis dan industri baru yang menarik investasi asing langsung (FDI).

Selain itu ada ratusan ribu lapangan kerja di sektor konstruksi, jasa, dan pariwisata. Selain itu efisiensi ekonomi dari pengurangan kerugian banjir sebesar USD 600 juta per tahun.

“GSW bukan hanya mencegah kerugian, tetapi menciptakan nilai ekonomi baru. Inilah logika asset value protection dan asset value creation yang harus berjalan beriringan,” tegas Anto.

Anto menegaskan, Jakarta GSW adalah lebih dari sekadar proyek infrastruktur. Ia adalah ujian besar bagi Indonesia dalam membangun model pembiayaan iklim yang berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan proyek ini bergantung pada tiga kunci utama yaitu Inovasi keuangan untuk memobilisasi dana tanpa membebani negara. Kedua, Kolaborasi lintas sektor dengan tata kelola transparan. Ketiga, Safeguards sosial-ekologis untuk memastikan pembangunan berkeadilan.

“Jika ketiga hal ini dijaga, GSW akan menjadi tonggak sejarah Indonesia dalam menjawab triple challenge kebijakan iklim: efektivitas, efisiensi, dan keadilan,” pungkasnya.

Komitmen Pemerintah

Sebelumnya Presiden Prabowo saat menghadiri Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulai pembangunan proyek strategis nasional Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Presiden Prabowo menyebut proyek tanggul laut sebagai salah satu infrastruktur paling vital yang harus segera diwujudkan demi melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.

“Saya ingin emphasize, saya ingin garisbawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita merupakan suatu mega project tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Pantai Utara Jawa,” ujar Presiden Prabowo 

Ia juga mengungkapkan bahwa proyek ini sejatinya telah masuk dalam perencanaan sejak tahun 1995. Proyek tanggul laut tersebut direncanakan membentang sejauh 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi total biaya pembangunan mencapai 80 miliar dolar Amerika dan pembangunan tahap awal di wilayah Teluk Jakarta diperkirakan membutuhkan waktu 8 hingga 10 tahun.

Untuk mengawal proyek besar ini, Presiden Prabowo telah membentuk lembaga khusus bernama Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Presiden Prabowo pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam mendukung pendanaan proyek tahap awal di Teluk Jakarta.

Menurut Anto sejalan dengan pemikiran Presiden Prabowo bahwa proyek sebesar ini menuntut tata kelola polisentris yang melibatkan Danantara, Kementerian Keuangan, PUPR dan BUMN, Bappenas, Bank Indonesia, OJK, Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), serta Pemprov DKI Jakarta.