Donald Trump Akan Ganti Nama Pentagon Jadi 'Departemen Perang'

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana menandatangani perintah eksekutif pada Jumat untuk mengganti nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang. Seorang pejabat Gedung Putih mengungkapkan, langkah ini akan menjadi cap politik terbaru Trump terhadap lembaga terbesar di pemerintahan federal.

Menurut lembar fakta Gedung Putih, perintah tersebut akan memberi wewenang kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan jajaran bawahannya menggunakan gelar sekunder seperti Menteri Perang, Departemen Perang, dan Wakil Menteri Perang dalam dokumen resmi maupun komunikasi publik.

Instruksi itu juga mewajibkan Hegseth menyusun rekomendasi terkait tindakan legislatif maupun eksekutif agar perubahan nama tersebut bisa bersifat permanen. Gedung Putih menegaskan, perubahan nama bukan sekadar simbol, melainkan bagian dari strategi pemerintahan Trump dalam menegaskan arah kebijakan militernya.

Sejak menjabat Januari lalu, Trump dikenal gencar melakukan perubahan nama pada sejumlah lembaga maupun lokasi. Beberapa di antaranya termasuk rencana mengubah nama Teluk Meksiko dan mengembalikan nama asli pangkalan militer yang sebelumnya diubah setelah gelombang protes keadilan rasial.

Perubahan nama sebuah departemen besar jarang dilakukan dan biasanya memerlukan persetujuan Kongres. Namun, Partai Republik yang menjadi sekutu politik Trump masih menguasai mayoritas tipis di Senat dan DPR, sehingga hambatan legislasi relatif kecil.

Secara historis, Departemen Pertahanan AS memang bernama Departemen Perang hingga tahun 1949. Setelah Perang Dunia II, Kongres menggabungkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dengan nama baru untuk menegaskan fokus pada pencegahan konflik di era nuklir, bukan pada peperangan langsung.

Jika rencana Trump terealisasi, biaya besar akan dikeluarkan untuk pembaruan identitas lembaga. Penggantian nama tidak hanya mencakup papan tanda dan kop surat di Pentagon, tetapi juga di seluruh instalasi militer AS di dunia.

Sebagai perbandingan, upaya pemerintahan Joe Biden mengganti nama sembilan pangkalan militer yang menghormati tokoh Konfederasi diperkirakan menelan biaya 39 juta dolar AS. Program tersebut dibatalkan Hegseth pada awal 2025.

Langkah Trump menuai kritik dari oposisi. Senator Demokrat Tammy Duckworth, seorang veteran militer, menilai dana perubahan nama lebih baik dialihkan untuk keluarga prajurit atau memperkuat diplomasi. “Mengapa tidak menggunakan uang ini untuk mendukung keluarga militer atau mempekerjakan diplomat yang membantu mencegah konflik sejak awal?” kata Duckworth.

Ia menambahkan, “Karena Trump lebih suka menggunakan militer kita untuk mencetak poin politik daripada memperkuat keamanan nasional dan mendukung prajurit gagah beserta keluarga mereka – itulah alasannya.”

Namun Hegseth membela keputusan tersebut. Menurutnya, pergantian nama bukan hanya persoalan kata-kata semata, tetapi juga cerminan nilai dan etos prajurit yang ingin ditegakkan oleh pemerintahan Trump.

Ketua Komite Pengawas DPR AS James Comer, salah satu sekutu dekat Trump, bahkan sudah memperkenalkan rancangan undang-undang yang akan memudahkan presiden mengatur ulang serta mengganti nama badan pemerintah.

Trump sendiri dalam pidato bulan lalu menegaskan motivasinya. “Kita akan melakukannya. Saya yakin Kongres akan menyetujuinya jika memang perlu... Pertahanan terlalu defensif. Kita ingin bersikap defensif, tetapi kita juga ingin bersikap ofensif jika memang harus,” kata Trump.

Ia juga menyebut perubahan nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang sebagai koreksi terhadap keputusan “benar secara politis” pada masa lalu. Menurut Trump, identitas lembaga harus merefleksikan kekuatan ofensif, bukan hanya bertahan.