Prabowo: Pemerintahan Bersih Diperlukan agar Bisa Makmurkan Rakyat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan kepada Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Tangerang, Banten, Kamis (28/8) kembali menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan bersih dari praktik korupsi.

Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya melakukan koreksi diri. Menurut Presiden Prabowo, pemerintahan yang bersih diperlukan agar bisa menghadirkan kemakmuran bagi rakyat.

 Dia pun menyinggung kasus hukum yang menyandung anggota Partai Gerindra yakni Immanuel Ebenezer. Menurutnya mantan Wamenaker yang menjadi tersangka KPK dalam kasus pemerasan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) itu membuatnya malu.

Meski Immanuel Ebenezer adalah anggota Partai Gerindra, Presiden Prabowo yang merupakan Ketum Partai Gerindra menegaskan tidak akan memberikan perlindungan. “Saya kadang-kadang ngeri juga dengan ucapan saya. Di MPR tanggal 15 Agustus, ingat pidato saya, “Kalau pun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi.’ Eh, beberapa hari kemudian, ada anggota Gerindra yang tertangkap,” kata Presiden.

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang merupakan anggota Partai Gerindra ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (20/8) malam atau lima hari setelah pidato Presiden di MPR atas tuduhan kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3.

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho yang diminta tanggapannya meminta aparat penegak hukum memberi perhatian serius pada titik-titik rawan korupsi, terutama dalam proses mekanisme pemilihan pejabat melalui fit and proper test. 

“Banyak kasus menunjukkan calon pejabat diwajibkan setor agar bisa lolos uji kelayakan. Kalau ini dibiarkan, maka pejabat terpilih bukan karena kapabilitas, tapi karena transaksi di belakang layar,” kata Hardjuno di Jakarta, Kamis (29/8).

Kondisi tersebut jelasnya sangat berbahaya, karena pejabat yang terpilih dengan cara tidak sehat cenderung mengabdi pada kepentingan kelompok tertentu, bukan rakyat. “Dampaknya jelas, kebijakan publik bisa diarahkan untuk melayani sponsor politiknya. Ini yang merugikan negara,” tegasnya. Pengawasan ketat katanya harus dilakukan oleh KPK, Kejaksaan, maupun Kepolisian sejak tahap seleksi. “Pencegahan jauh lebih murah daripada penindakan.

 Begitu pejabat yang lahir dari proses cacat sudah berkuasa, membongkar kasusnya jauh lebih sulit,” kata Hardjuno. Hardjuno pun meminta agar pengawasan tidak berhenti pada penindakan kasus korupsi, tetapi harus diarahkan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan sejak dini.

Kalau aparat penegak hukum serius mengawasi jalannya pelaksanaan fit and proper test dan pembahasan Undang-Undang, maka akan memberi sinyal yang kuat ke masyarakat bahwa era Pemerintahan Prabowo benar-benar berbeda. “Kalau titik rawan ini bisa dibersihkan, maka komitmen Presiden untuk pemerintahan bersih bukan hanya slogan, tapi nyata di lapangan,” kata Hardjuno.

Sangat Rawan

Sementara itu, pengamat Kebijakan Publik Fitra, Badiul Hadi mengatakan komitmen politik Presiden memerangi korupsi tidak cukup. Presiden harus meminta aparat penegak hukum KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian agar lebih aktif mengawasi ruang-ruang rawan korupsi.

Komitmen Presiden harus dibarengi dengan langkah-langkah sistemik, penguatan regulasi, keterlibatan publik dalam pengawasan, serta transparansi penuh dalam setiap proses seleksi pejabat publik.

 Sinergi Pemerintah dan penegak hukum serta partisipasi masyarakat sipil katanya, akan menjadi kunci menciptakan ekosistem politik yang lebih sehat dan pemerintahan yang benar benar bersih dari praktik korupsi. Secara terpisah, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan pemberian kewenangan legislasi dalam fit and proper test pejabat negara juga sangat rawan terjadi tukar suara. Anggaran Kementerian/Lembaga terkait pun menjadi alat untuk menukar suara agar terpilih.