Dua Kali Demo di DPR/MPR dalam Sepekan, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

JAKARTA - Dalam sepekan terakhir, Gedung DPR/MPR RI kembali menjadi pusat perhatian setelah dua kali diguncang demonstrasi besar. Ribuan mahasiswa, pekerja, dan buruh turun ke jalan dengan isu yang berbeda, namun berujung pada kritik terhadap elite politik dan kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

Demonstrasi pertama terjadi pada Senin, 25 Agustus 2025, ketika ribuan mahasiswa dan pekerja menolak kebijakan tunjangan hunian DPR sebesar Rp50 juta per bulan. Massa menilai fasilitas fantastis itu mencerminkan ketidakpekaan wakil rakyat terhadap kondisi ekonomi yang sedang sulit.

Bentrok tidak terhindarkan saat mahasiswa melemparkan batu dan botol ke arah aparat, yang dibalas dengan gas air mata. Ribuan personel kepolisian dan TNI diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi, sementara ruas Jalan Gatot Subroto hingga seputar Senayan mengalami penutupan dan kemacetan panjang.

Salah seorang mahasiswa yang ikut aksi menyatakan bahwa tunjangan itu merupakan simbol ketidakadilan sosial.

"Kami turun ke jalan karena DPR lebih mementingkan kenyamanan pribadi ketimbang kesejahteraan rakyat. Tunjangan Rp50 juta per bulan di tengah krisis adalah bentuk pengkhianatan," ujarnya lantang.

Demonstrasi kedua berlangsung pada Kamis, 28 Agustus 2025, dengan gelombang massa buruh yang datang dari berbagai wilayah Jabodetabek. Mereka menuntut penghapusan sistem outsourcing, penolakan terhadap upah murah, serta menyoroti kembali isu tunjangan fantastis DPR yang dianggap melukai rasa keadilan buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan bahwa tuntutan buruh tidak bisa dinegosiasikan.

"Kami datang dengan tuntutan jelas, hapus outsourcing dan tolak upah murah. Jika DPR tidak mendengar suara buruh, kami akan lakukan aksi lebih besar," katanya.

Untuk mengantisipasi kericuhan, aparat mengimbau masyarakat agar menghindari jalur sekitar kompleks parlemen. Jalan utama seperti Jalan Gerbang Pemuda dan Jalan Gatot Subroto dipenuhi massa aksi, meskipun kali ini demonstrasi berlangsung lebih tertib dibandingkan pada awal pekan.

Namun, suasana sempat menegang ketika sebagian massa buruh dan mahasiswa bergerak ke arah jalan tol dalam kota. Aparat keamanan segera menghalau agar aksi tidak meluas ke jalur vital transportasi ibu kota, sehingga bentrokan besar dapat dihindari.

Massa buruh akhirnya membubarkan diri pada sore hari dengan tertib, meski meninggalkan ancaman aksi lanjutan. Said Iqbal menegaskan bahwa gerakan buruh tidak akan berhenti selama DPR masih mengabaikan tuntutan pekerja dan terus mengutamakan kepentingan elite.

Gelombang demonstrasi beruntun ini menegaskan adanya krisis kepercayaan publik terhadap DPR. Isu tunjangan fantastis dan kebijakan tenaga kerja memperlihatkan jurang yang semakin lebar antara aspirasi rakyat dengan keputusan politik yang diambil wakilnya.

Pakar politik menilai situasi ini dapat berimplikasi serius pada stabilitas pemerintahan. Menurut mereka, DPR perlu segera mengambil langkah konkret untuk meredam kemarahan publik, salah satunya dengan transparansi dan evaluasi atas kebijakan yang memicu kontroversi.

Dengan dua kali demonstrasi besar dalam kurun waktu kurang dari sepekan, DPR/MPR kembali berada dalam sorotan tajam masyarakat. Tuntutan yang disuarakan mahasiswa dan buruh diyakini akan terus bergema hingga ada perubahan nyata dari kebijakan yang dianggap tidak adil.