Beras Premium Dijanjikan Lancar, Benarkah Pasar Segera Tenang?

JAKARTA - Distribusi beras premium yang diklaim segera lancar patut ditinjau lebih kritis. 

Pemerintah melalui Bulog dan Bapanas menegaskan bahwa pasokan akan mengalir stabil ke pasar, sehingga harga diharapkan terkendali. 

Namun, realitas di lapangan sering kali berbeda. Rantai distribusi panjang, dominasi tengkulak, serta keterbatasan sarana logistik bisa membuat janji kelancaran hanya sebatas narasi.

Secara analitis, distribusi pangan, khususnya beras premium, tidak hanya soal ketersediaan stok di gudang, tetapi juga soal efisiensi penyaluran hingga tingkat pengecer. 

Bila koordinasi antar-lembaga lemah, transparansi data pasokan minim, dan sistem digitalisasi distribusi lamban diterapkan, maka masyarakat masih berpotensi menghadapi harga tinggi dan pasokan terbatas.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan distribusi beras premium segera lancar kembali karena penggilingan padi mulai berproduksi normal sehingga pasokan beras segera mengalir ke pasar rakyat serta ritel modern.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, ketersediaan beras premium tetap aman, meskipun sempat terjadi pengurangan stok di ritel modern.

"Di ritel berdasarkan hasil laporan dari teman-teman, ritel modern ya berkurang (stoknya), tapi mudah-mudahan minggu ini sudah mulai berproses lebih baik," kata Ketut ditemui di sela menghadiri Seminar Ekosistem Gula Nasional di Jakarta, Rabu (27/8).

Ia menyampaikan terjadinya kelangkaan beras premium di ritel modern karena adanya peralihan distribusi beras tersebut ke pasar rakyat.

Hal itu dilakukan distributor menyusul penyesuaian harga, sehingga masyarakat tetap bisa memperoleh kebutuhan pokok tersebut dengan harga yang wajar dan terjangkau.

"Kalau beras premium sebenarnya secara prinsip mereka beralih jual di pasar rakyat. Memang dengan kemarin ada sedikit penyesuaian harga," ujar Ketut.

Ia menuturkan Pemerintah melalui Bapanas telah melakukan sosialisasi intensif kepada penggilingan padi agar tidak perlu khawatir, karena selama menjalankan usaha dengan benar tidak akan terkena tindakan hukum oleh Satgas Pangan.

Menurut Ketut, Satgas Pangan melakukan pendekatan ultimum remedium yang menekankan pembinaan, sehingga para pelaku usaha beras tetap bisa berproduksi normal dan mendukung kelancaran distribusi pangan untuk kebutuhan masyarakat.

"Teman-teman Satgas Pangan kan sudah mengatakan pasti ultimum remedium, pembinaan. Sepanjang dia nggak salah, ya nggak diapa-apain dong. Tetap saja berproduksi. Nah kami sudah sosialisasikan (kepada penggiling padi) agar segera produksinya normal," tuturnya.