Basarnas Ajukan Dana Kedaulatan SAR untuk Tanggap Bencana Lebih Cepat

Basarnas mengajukan dana kedaulatan penyelamatan dan pertolongan (SAR) sebagai sumber pendanaan alternatif agar dapat merespons bencana lebih cepat di dalam maupun luar negeri.

Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, mengatakan usulan tersebut telah diajukan melalui dua surat resmi ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Konsep ini merujuk pada Perpres 2021 tentang pooling fund penanggulangan bencana. Basarnas membutuhkan dana yang bisa digunakan segera dalam waktu 1x24 jam sejak kejadian," kata Abdul Haris.

Ia mencontohkan pada bencana gempa di Turki dan Myanmar, tim SAR Indonesia baru bisa hadir di lokasi pada hari kelima akibat keterbatasan pendanaan.

"Basarnas bukan sekadar lembaga administrasi, tetapi lembaga operasional di garis depan penyelamatan jiwa. Maka pendanaan cepat menjadi sangat krusial," ujarnya.

Abdul berharap Komisi V DPR mendukung strategi tersebut agar Basarnas memiliki fleksibilitas pendanaan dalam melaksanakan mandat nasional maupun internasional.

Basarnas menyebut masih menghadapi backlog atau selisih anggaran senilai Rp862,7 miliar pada tahun anggaran 2026 karena pagu yang ditetapkan jauh di bawah kebutuhan operasional lembaga.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris mengatakan bahwa pagu kebutuhan 2026 mencapai Rp2,27 triliun, namun alokasi yang diterima hanya Rp1,4 triliun.

"Selisih itu, menyebabkan banyak program vital tidak dapat terlaksana penuh. Padahal, Basarnas dituntut selalu hadir cepat dalam setiap kejadian darurat," kata dia.

Ia merinci, anggaran operasional yang tersedia senilai Rp826,73 miliar dan non-operasional Rp528,93 miliar, sudah termasuk tambahan Rp397,9 miliar untuk belanja operasional, sistem komunikasi, operasi SAR, dan dukungan manajemen.

Meski demikian, Basarnas tidak memperoleh alokasi belanja modal, sehingga kebutuhan pembaruan sarana prasarana penyelamatan tidak dapat terjawab.

"Setiap menit keterlambatan, setiap peralatan yang tak tersedia, bisa berarti satu nyawa melayang. Karena itu dukungan tambahan anggaran mutlak diperlukan," ujarnya.

Abdul mengatakan, Basarnas telah mengajukan usulan tambahan Rp853,52 miliar kepada pemerintah untuk menutup kekurangan tersebut. Ia berharap dukungan DPR agar usulan tambahan itu dapat disetujui sehingga layanan penyelamatan semakin cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Basarnas mencatat sebanyak 5.000 lebih masyarakat di berbagai daerah mengikuti pembinaan potensi pencarian dan pertolongan (SAR) sepanjang 2025, sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris mengatakan bahwa pembinaan dilakukan di sejumlah kota seperti Medan, Jakarta, Pontianak, Kendari, Lampung, Makassar, Palembang, Pekanbaru, hingga Maumere.