Pembangunan Kawasan Terintegrasi Penting untuk Atasi Ketimpangan

JAKARTA - Pemerintah menyatakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi salah satu strategi utama dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan langkah tersebut penting agar capaian positif pertumbuhan dapat dirasakan merata hingga ke daerah.

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (25/8), Susi mengatakan salah satu yang tengah difokuskan yakni memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di wilayah Jawa Timur yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Sejumlah daerah yang dimaksud yakni Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo.

“Potensi di lima kabupaten/kota Jawa Timur tersebut telah menjadi bagian dari perencanaan pemerintah provinsi ke depan. Pengembangan ini diyakini mampu mendorong sektor konsumsi rumah tangga serta memperkuat ekonomi daerah,” tuturnya.

Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan baik melalui penguatan infrastruktur, pengembangan pariwisata, maupun dukungan terhadap industri lokal.

Lebih lanjut, Susi menekankan bahwa pembangunan kawasan terintegrasi menjadi strategi penting untuk mengatasi ketimpangan, memperluas pusat pertumbuhan, dan mendukung transformasi ekonomi nasional.

Dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap solid sebesar 5,12 persen pada triwulan II 2025 serta inflasi yang terkendali di level 2,37 persen, pemerintah dinilai perlu menghadirkan langkah nyata agar manfaat pembangunan menjangkau daerah-daerah.

Sejalan dengan program prioritas nasional, pemerintah juga mendorong pemanfaatan sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, program ketahanan pangan, energi, kesehatan, serta pengembangan KEK untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru.

Program-program tersebut diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko mengakui strategi pengembangan KEK bisa menjadi instrumen efektif jika benar-benar dijalankan konsisten dengan memperhatikan daya tarik investasi.

“Konsep KEK memang menjanjikan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah. Tapi syaratnya adalah kepastian regulasi, fasilitas insentif yang benar-benar dirasakan investor, serta infrastruktur yang memadai. Tanpa itu, KEK berpotensi hanya menjadi label tanpa dampak signifikan,” tegasnya.

Aditya menambahkan, pemerintah perlu memastikan KEK tidak hanya menarik investasi jangka pendek di sektor padat modal, tetapi juga mendorong tumbuhnya sektor riil yang berkelanjutan.

“Jangan sampai KEK hanya jadi magnet sementara bagi investor asing tanpa ada integrasi dengan potensi lokal. Kuncinya ada di bagaimana pemerintah menghadirkan iklim usaha yang kompetitif,” kata Aditya.