Sudah Tahu Pemerintah Segera Bangun Enam Kawasan Ekonomi Khusus Baru? Target Rp300 Triliun Investasi

JAKARTA – Untuk menunjang pergerakan ekonomi daerah-daerah, maka dalam waktu dekat pemerintah akan membangun enam kawasan ekonomi khusus (KEK) baru dengan potensi investasi hingga Rp300 triliun.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu membeberkan keenam KEK baru itu bakal ditetapkan pada 2026. "Special economic zone (KEK) ini, sampai tahun 2025, kita sudah mempunyai 25 (KEK). Dan, tahun depan, mudah-mudahan bisa bertambah enam lagi akan menjadi 31 (KEK)," kata Todotua dalam acara Indonesia Special Economic Zone (SEZ) Business Forum di Jakarta, Selasa.

Saat ini, Indonesia memiliki 25 KEK yang tersebar di berbagai wilayah. Maka dari itu, jumlahnya diproyeksikan bertambah menjadi 31 KEK tahun depan. Meski demikian, ia belum merinci lokasi dan sektor dari enam KEK baru tersebut karena proses penetapannya masih berjalan.

"Sedang proses itu, nanti setiap munculnya (KEK baru) akan di-launch," jelasnya. Todotua menambahkan bahwa masing-masing KEK mempunyai fokus pengembangan yang berbeda. "Dalam semua realisasi KEK ini masing-masing memiliki speciality-nya, ada untuk industrialisasi, kesehatan, digital, tourism, dan lain-lain," tuturnya.

Pemerintah, lanjutnya, terus memperkuat strategi pengelolaan kawasan, termasuk konsolidasi kebijakan serta pemberian fasilitas. "Tentunya, dengan strategi kawasan ini kita, pemerintah dalam investasi bagaimana bisa mengonsolidasikan mengenai perizinan, strategi regulasi, insentif fiskal dan nonfiskal," ujarnya.

Ia berharap tambahan KEK nantinya dapat meningkatkan realisasi investasi nasional. Saat ini, terdapat 25 KEK yang telah ditetapkan pemerintah, terdiri atas 13 KEK industri, 8 KEK jasa pariwisata, 3 KEK digital, serta KEK lainnya.

Kinerja Ekspor Nasional

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan pentingnya memperkuat kinerja ekspor nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dia menyoroti capaian positif ekspor Indonesia yang terus menunjukkan tren pertumbuhan. Ekspor nasional telah mencatatkan pertumbuhan positif selama 66 bulan berturut-turut, dengan perolehan 38 miliar dolar AS hingga Oktober 2025.

"Menurut saya itu suatu prestasi yang patut dibanggakan dan disyukuri, mengingat dunia sekarang penuh dengan dinamisme geopolitik,” ujar Anindya atau disapa Anin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dirinya menekankan bahwa ekspor harus menjadi tujuan utama dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Kadin bahkan melakukan perencanaan pembangunan industri dengan cara “menghitung mundur dari ekspor”, yakni menentukan apa yang dibutuhkan pasar global, lalu membangun industri yang relevan.

“Ekspor ini lintas sektoral. Bukan hanya industrinya dan lapangan kerjanya, tapi ujungnya ekspor meningkatkan devisa,” katanya. Untuk itu, Anin mengajak Kadin dan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) bekerja lebih erat untuk mendorong perluasan industri, peningkatan jumlah pelaku usaha, hingga pelibatan UMKM. Selain itu, dia juga menegaskan pentingnya modernisasi data, termasuk pengolahan data yang lebih intelijen, prediktif, dan mendukung analisis skenario.

Lebih lanjut dijelaskan Anin, dunia usaha jika diibaratkan sebagai ayam, maka harus dijaga agar tidak stres, sehingga dapat terus bertelur, yang bermakna menghasilkan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja.

Dua tulang punggung Kadin, lanjut dia, yakni asosiasi/himpunan dan Kadin provinsi, disebut memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan produktivitas dunia usaha. Kolaborasi dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dan otoritas fiskal juga diperlukan untuk menciptakan kepastian sekaligus kenyamanan berusaha.

“(Ibarat) Ayam ini harus tidak boleh stres, kalau stres tidak bisa bertelur. Jadi peserta ekonomi ini harus diberikan bukan hanya kepastian tapi kenyamanan. Tentu hukum dan pajak mesti diterapkan, tapi teman-teman ini juga butuh kenyamanan,” ujarnya.