Mensesneg: Korupsi di Indonesia Jadi PR Besar, Bak Penyakit Stadium 4
Jumat, 22 Agu 2025, 02:10 WIBJakarta â Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa korupsi merupakan pekerjaan rumah besar yang harus dihadapi bersama, karena persoalan itu tidak hanya menyangkut pejabat negara, tetapi juga melibatkan berbagai lapisan masyarakat.
 âItu ya berlaku untuk tidak hanya kepada pejabat negara, kepada semuanya gitu. Memang PR besar kita,â kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8). Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT ) terhadap Wakil Menteri (Wamen) Tenaga Kerja, Imanuel Ebenezer, dikenal dengan Noel yang mengejutkan publik.
Penangkapan ini membuktikan bahwa korupsi di Indonesia sudah bagaikan âpenyakit stadium 4â, sebuah kondisi yang kronis, mengakar, dan sangat sulit untuk disembuhkan. Prasetyo mengingatkan bahwa OTT Wamen Noel menjadi pengingat keras kepada seluruh Kabinet Merah Putih dan jajarannya untuk lebih waspada terhadap penyalahgunaan wewenang. âIni kan sekali lagi, ini membuktikan bahwa memang korupsi ini sudah sedemikian masuk kategori, kalau penyakit ini stadium 4, stadium lanjut,â ujar Prasetyo.
Dalam kesempatan itu, Prasetyo mengatakan bahwa Presiden Prabowo menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK terhadap Wamenaker Noel. Dia mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo agar setiap pejabat negara senantiasa berhati- hati dan tidak menyalahgunakan amanah yang telah diberikan.
 âBerkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati, semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam,â ucap Prasetyo.
Budaya Rente
Secara terpisah, Direktur Ekonomi Politik Societé (EPS), Iyuk Wahyudi, menilai operasi tangkap tangan terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer bukan sekadar kasus individu, melainkan cermin dari budaya rente yang masih melekat dalam birokrasi Indonesia.
 Menurutnya, praktik kedekatan dengan penguasa yang seharusnya dimanfaatkan untuk politik kesejahteraan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. âInti persoalannya adalah rente. Kedekatan dengan kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk membangun kesejahteraan rakyat malah diarahkan untuk keuntungan pribadi.
 Ini bentuk pengkhianatan terhadap visi pemerintahan Presiden Prabowo,â ujar Iyuk dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8). Ia menegaskan, Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada masyarakat. Karena itu, peristiwa yang menyeret salah satu pejabat tinggi di kabinet berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
âKasus-kasus seperti ini jelas akan mencoreng citra dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintahan yang sedang berusaha keras menegakkan integritas,â tegasnya. Terkait OTT Wamen Ketenagakerjaan Noel, KPK telah menyita 21 kendaraan hingga Kamis sore, yakni.
âSampai dengan saat ini barang bukti yang diamankan berupa 15 kendaraan roda empat, dan 6 kendaraan roda dua,â ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis. Sebelumnya, kabar OTT KPK terhadap Wamenaker dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.Â
Fitroh mengatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Terdapat 10 orang lainnya yang ditangkap bersama Wamenaker.
Redaktur: Andreas Tanjung
Penulis: Antara, Eko S
Berita Terkait:
-
Petani Badui Kembangkan Kirai, Kearifan Lokal yang Menjadi Sumber Rezeki
-
Pendaki Rinjani Diminta Waspada: TNGR Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem
-
Hong Kong Gelar Pemilu Pascakebakaran Besar di Tai Po
-
Terlibat Skandal Korupsi, Mantan Panglima AD Malaysia dan Istrinya Didakwa Terima Uang Rp8,7 Miliar
-
Pemkot Bandung Targetkan Kelola 30 Persen Timbulan Sampah akibat Keterbatasan TPA Sarimukti
-
KUHP Nasional dan KUHAP Baru Berlaku Mulai Hari Ini, Penegakan Hukum di Indonesia Masuki Era Baru
-
MA Diminta Berikan Bukti Nyata untuk Memberantas Korupsi di Pengadilan
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.