DPRD DKI: Sertifikasi ‘Green Building’ Percepat Jakarta Menuju Kota Global

JAKARTA - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahaan, menilai percepatan sertifikasi green building untuk seluruh gedung pemerintahan di lingkungan Pemprov DKI menjadi langkah strategis dalam mendorong Jakarta naik peringkat dari posisi 74 menuju jajaran 50 besar kota global.

Sertifikasi ini tidak hanya menjadi simbol kota modern yang ramah lingkungan, tetapi juga bagian dari efisiensi energi dan penghematan anggaran, sekaligus indikator penting dalam penilaian kota global.

Menurut dia, sebagai kota modern yang menuju status kota global, hampir semua gedung pemerintah seharusnya memenuhi kriteria tersebut demi penghematan energi.

"Masuk green building itu ada asesmennya oleh konsultan yang kompeten. Kriterianya jelas, ada variabel penilaian, mulai dari efisiensi energi, penggunaan air, efektivitas ruangan, hingga kenyamanan kerja," ujar Manuara, Senin (11/8).

Ia menjelaskan, sertifikat green building memiliki beberapa tingkatan, mulai dari Gold hingga yang tertinggi Platinum.

"Ini salah satu indikator menuju kota global. Minimal harus bisa Gold," ucap dia.

Manuara merekomendasikan agar Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) untuk mempercepat pemenuhan standar green building di setiap gedung perkantoran di lingkungan Pemprov DKI. Ia menegaskan, sertifikasi ini tidak harus mengubah desain utama, terutama jika gedung tersebut berstatus cagar budaya.

"Bangunan tua pun bisa jadi green building. Sistem instalasi, tata air, tata listrik, hingga tata suara bisa dioptimalkan tanpa mengubah bentuk asli. Kalau itu tercapai, keren sekali gedung cagar budaya tapi ramah energi," kata dia.

Selain untuk efisiensi energi, Manuara menilai, sertifikasi green building akan membantu menaikkan peringkat Jakarta dalam daftar kota global.

"Kalau mau naik peringkat, semua indikator harus jelas, di-breakdown, dan dibebankan ke SKPD terkait. Salah satunya ya soal sertifikasi gedung pemerintah," ucap dia.

Ia menambahkan, konsep ini sejalan dengan program standarisasi pelayanan publik di seluruh wilayah Jakarta. Menurut dia, kualitas pelayanan dan fasilitas harus seragam dari tingkat kelurahan hingga wali kota.

"Orang datang ke kantor lurah di Kebagusan atau Cipinang Utara, sambutannya sama, pelayanannya sama. Itu yang membentuk citra Jakarta sebagai kota layanan publik," pungkas dia. ils/I-1