Pemerintah Harus Batasi Ruang Oligarki yang Berupaya Memiskinkan Rakyat

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan sikap pemerintah yang tidak menerima adanya upaya-upaya sistematis yang berpotensi memiskinkan rakyat demi kepentingan segelintir pihak.

“Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi, kita ingin baik, kita ingin beri kesempatan kepada semua tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8).

Presiden menyebut terdapat aktor-aktor dalam sistem ekonomi yang memiliki agenda berbeda dari kepentingan nasional dan berorientasi pada keuntungan semata tanpa memedulikan kondisi masyarakat.

Menurutnya, pihak-pihak tersebut bahkan dinilai tidak segan untuk terus menekan kesejahteraan rakyat demi mengakumulasi kekayaan.

“Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa menghisap kekayaan kita bagaikan menghisap darah, ada, ini namanya realisme,” kata Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap praktik-praktik ekonomi yang merugikan rakyat.

Prabowo menekankan bahwa seluruh jajaran kabinet telah menyadari kondisi tersebut dan tidak akan membiarkan rakyat terus berada dalam tekanan ekonomi.

“Kita bukan anak kecil, kita duduk di sini, di Kabinet ini saya sebagai Presiden, Wakil Presiden dan semua kita di sini bukan anak-anak kecil, kita tidak bisa dibohongi,” kata Presiden seperti dikutip dari Antara.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo, karena itu dirinya mendorong agar ruang bagi oligarki untuk menguasai kue ekonomi lebih banyak lagi dibatasi.

“Kesempatan bagi oligarki harus dibatasi. Buktinya selama ini ekonomi tumbuh tetapi tidak merata. Gini ratio sekitar 0,38 selama beberapa tahun terakhir tidak ada perubahan signifikan. Tingkat kemiskinan juga tidak ada perubahan signifikan,”tegas Esther.

Esther berharap pemerintah memberikan saja bukti melalui program program yang berpihak,terhadap rakyat yang bisa menyejahterakn rakyat, terutama menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berdampak terhadap rakyat dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi ujarnya bukan sekadar performa di atas kertas seperti capaian pertumbuhan ekonomi 5,12 persen tetapi realitasnya ekonomi sedang melambat dengan beberapa indikator, seperti penjualan kendaraan turun, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur terkontraksi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di mana-mana dan ⁠konsumsi serta ⁠investasi asing menurun.

Gerak Cepat

Sementara itu, pengamat politik dan Wakil Rektor Tiga, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengatakan, aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti pernyataan Presiden Prabowo.

“Aparat harus gerak cepat, jangan sampai ada pembiaran pada pihak-pihak yang justru ingin menggagalkan agenda pemerintah memerangi kemiskinan. Bagaimanapun kemiskinan merupakan musuh bersama yang nyata, sulit dipercaya kalau malah ada orang ingin memiskinkan orang lain. Ini tidak boleh dibiarkan, aparat harus gerak cepat. Jangan sampai gerakan-gerakan seperti yang dikatakan Presiden akan menghambat target kita menjadi negara maju di 2045,” kata Surokim.