MRT Jakarta Kaji Pembiayaan Swasta untuk Jalur Lebak Bulus-Serpong

JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) sedang mengkaji kemungkinan pembangunan jalur dari Lebak Bulus ke Serpong dengan skema pembiayaan swasta penuh sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah.

Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta (Perseroda) Farchad Mahfud dalam "MRTJ Fellowship Program 2025" di Jakarta, Kamis, mengatakan, perusahaan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Sinar Mas Land pada 24 Juli 2025.

MoU ini bertujuan untuk melakukan studi kelayakan guna memastikan apakah proyek tersebut dapat dibiayai 100 persen oleh sektor swasta.

Jika studi menunjukkan hasil positif, skema ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meringankan beban keuangan negara.

"Kami tidak ingin melulu (bergantung pada pembiayaan pemerintah). Kami menantang diri kami sendiri untuk bisa, misalnya, apakah bisa (pembiayaan) dengan swasta 100 persen," kata Farchad.

Farchad menjelaskan bahwa meskipun kebutuhan akan transportasi publik berkualitas sangat tinggi, pemerintah memiliki keterbatasan anggaran. Karena itu, skema pembiayaan inovatif menjadi kunci.

Selain pembiayaan swasta penuh, MRT juga mempertimbangkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai opsi untuk mempercepat pengembangan.

Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Farchad menuturkan MRT Jakarta memiliki beberapa strategi utama. Pertama, perusahaan secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mengkomunikasikan niat dan ide-idenya sehingga mendapatkan dukungan yang diperlukan.

Kedua, MRT melakukan asesmen internal berdasarkan pengalaman operasional dan pembangunan sebelumnya untuk mengidentifikasi area-area yang bisa ditingkatkan kelayakannya.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo mengatakan, skema pembiayaan untuk MRT Fase 1 (Lebak Bulus-Bundaran HI) dan Fase 2A (Bundaran HI-Kota) masih menggunakan dana pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui skema "three sub-level agreement".

Dalam skema ini, pengembalian pinjaman ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat, sementara MRT Jakarta hanya bertindak sebagai pelaksana proyek.

Sementara itu, pendapatan yang diperoleh dari penjualan tiket dan sumber non-tiket lainnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial internal dan operasional perusahaan.

Saat ini pendapatan MRT Jakarta masih ditopang oleh subsidi pemerintah, namun perusahaan terus berupaya mengoptimalkan pendapatan non-tiket, seperti dari iklan dan pengembangan properti, untuk menekan biaya operasional dan mengurangi ketergantungan pada subsidi.