- Home
-
- Luar Negeri
-
- PM Ishiba Sebut Kesepakata...
PM Ishiba Sebut Kesepakatan Tarif dengan AS Saling Menguntungkan
Selasa, 05 Agu 2025, 01:00 WIBTokyo - Perdana Menteri (PM) Jepang, Shigeru Ishiba pada Senin (4/8), menyatakan bahwa perjanjian tarif bea cukai yang disepakati dengan Amerika Serikat (AS) merupakan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Pernyataan ini disampaikan setelah negosiasi panjang untuk merespons kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh AS.
"Ini akan menciptakan lapangan kerja di Amerika, dan tidak akan menyebabkan hilangnya lapangan kerja di Jepang, serta akan membawa sesuatu yang lebih baik bagi dunia. Ini adalah hubungan yang saling menguntungkan," ujar Ishiba dalam rapat komite anggaran parlemen Jepang, yang disiarkan di situs resmi majelis rendah parlemen negara tersebut.
Seperti dikutip dari Antara, setelah beberapa putaran negosiasi tarif, Jepang dan AS menyepakati investasi Jepang dalam perekonomian Amerika sebesar 550 miliar dollar AS (sekitar 9 kuadriliun rupiah), sementara kedua negara menerapkan tarif perdagangan bersama sebesar 15 persen.
Kesepakatan juga dicapai untuk mengurangi setengah tarif tambahan untuk mobil Jepang, bila mempertimbangkan tarif yang ada maka akan berjumlah 15 persen.
Sebelumnya, PM Ishiba sempat menyayangkan keputusan AS yang memberlakukan tarif impor 25% terhadap Jepang, terutama untuk produk otomotif. Kebijakan ini dianggap sebagai pukulan berat bagi industri ekspor andalan Jepang.
Namun, dalam pernyataan terbarunya, Ishiba menegaskan bahwa pemerintah Jepang akan terus menjalin koordinasi intensif dengan AS. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa mengorbankan kepentingan nasional Jepang.
"Kami akan terus melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat untuk mencari kemungkinan tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan sambil melindungi kepentingan nasional kami," kata Ishiba.
Pada 2 April lalu, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang memperkenalkan tarif "timbal balik" untuk impor dari negara lain dengan tarif minimum dasar ditetapkan sebesar 10 persen.
Pada saat yang bersamaan, sebagian besar negara akan menghadapi tarif yang lebih tinggi sebagaimana dijelaskan oleh Kantor Perwakilan Dagang AS, dengan perhitungan berdasarkan defisit perdagangan AS dengan negara tertentu sehingga akan terjadi keseimbangan, alih-alih defisit.
Kemudian pada 9 April, Trump mengumumkan bahwa AS akan segera menangguhkan penerapan tarif balasan selama 90 hari untuk lebih dari 75 negara.
Sebelumnya, Jepang menghadapi tarif 25 persen untuk baja dan aluminium (12 Maret) dan 25 persen untuk mobil yang tidak diproduksi di AS (3 April).
Di Jepang, situasi serupa itu dianalogikan dengan krisis nasional, dan media setempat mulai menggunakan istilah "kejutan Trump" yang dianalogikan dengan sebutan krisis 2008-2009 sebagai "kejutan Lehman" (Lehman Shock), yang kebangkrutannya memicu krisis ekonomi global.
Terdapat pula istilah "kejutan Corona" (Corona Shock), yang menandai krisis ekonomi yang berkaitan dengan pandemi tersebut.
Batas Waktu
Sebagaimana diwartakan, Trump memperpanjang penangguhan kenaikan bea masuk untuk barang-barang asing, yang diberlakukan pada 9 April selama 90 hari, hingga 1 Agustus dan mengirimkan pemberitahuan kepada sejumlah negara tentang kenaikan tarif untuk barang-barang tersebut mulai tanggal tersebut.
Awal pekan ini, Trump menegaskan kembali bahwa batas waktu pengenaan bea masuk untuk barang-barang impor dari berbagai negara tetap sama.
Saat ini, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Vietnam, Pakistan, Indonesia, Inggris, Uni Eropa, Thailand, dan Kamboja telah menyepakati persyaratan baru untuk hubungan perdagangan dengan Washington.
Berdasarkan hasil perundingan dagang, tarif AS untuk barang-barang Jepang, Korea Selatan, dan Eropa akan sebesar 15 persen, sementara impor dari Vietnam akan dikenakan tarif sebesar 20 persen, dari Inggris terkena tarif 10 persen, serta baik dari Indonesia maupun Filipina terkena tarif 19 persen.
Sedangkan tarif untuk barang-barang dari Pakistan, Thailand, dan Kamboja belum diketahui secara pasti.Â
- hubungan dagang
Redaktur: Andreas Tanjung
Penulis: Selocahyo Basoeki Utomo S
Berita Terkait:
-
Rangkaian Paskah, Umat Katolik Kaltara visualisasikan Jalan Salib
-
Pasar Latin Nggak Bisa Diabaikan Lagi: Cili Buktiin Dagang RI Naik 12% Pasca CEPA
-
Kemenkeu Berniat Gelar Tabayyun dengan MUI Mengenai Pajak
-
Target Ambisius: Pemerintah Kebut Pembangunan 33 PLTSa, Dimulai dari 7 Proyek pada 2026
-
Pemkab Penajam Usulkan 168 Km Jalan Sepaku Dilimpahkan ke Otorita Ibu Kota Nusantara agar Perbaikan Infrastruktur Dipercepat
-
Prabowo Awali Agenda di Washington DC dengan Temui Komunitas Bisnis AS
-
Pidato Kebudayaan "Suara Bajaj dari Cikini”, Refleksi Atas Identitas Jakarta yang Kian Berubah
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.