Pemprov Jawa Tengah Jajaki Peluang Kerja Sama dengan Inggris

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjajaki peluang kerja sama dengan Pemerintah Inggris dalam berbagai bidang, termasuk pengolahan sampah menjadi energi baru terbarukan (EBT).

Peluang kerja sama itu disampaikan saat pertemuan Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey di Jakarta, Selasa (29/7).

Pertemuan tersebut dilakukan usai ajang Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2025 di tempat yang sama.

"Kami ingin tahu komposisi soal sampah dan model bisnisnya seperti apa. Dan secara umum ingin mengetahui potensi dan program Bapak Gubernur ke depannya," kata Dominic Jermey.

Selain pengelolaan sampah, kata dia, ia juga ingin bekerja sama dalam hal keamanan digital bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Menurut dia, kerja sama itu bertujuan meningkatkan perlindungan digital dan daya saing UKM di pasar global, berupa penyediaan modul dan asistensi pembelajaran daring (e-learning) terkait keamanan siber.

Tawaran kerja sama berikutnya adalah beasiswa dan pendidikan S2 bagi aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jateng di berbagai universitas di Inggris.

Dominic juga menawarkan promosi investasi Jateng di forum di Inggris, serta memberikan undangan bagi Pemprov Jateng untuk mengikuti berbagai kegiatan bisnis yang diselenggarakan oleh Kedubes Inggris di Jakarta.

Berikutnya, potensi kerja sama di sektor agroindustri, industri makanan, hingga wisata berkelanjutan.

Untuk menindaklanjuti peluang kerja sama tersebut, Dominic bersama tim dari Kedutaan Inggris akan bertemu jajaran pimpinan di Pemprov Jateng di Kota Semarang pada Oktober 2025.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyambut baik rencana kerja sama yang ditawarkan oleh Pemerintah Inggris tersebut.

Bahkan, ia meminta dilakukan pembahasan terlebih dahulu sehingga saat pertemuan nanti sudah ada titik temu perihal apa saja yang akan dikerjasamakan.

Pada kesempatan itu, ia menjawab mengenai persoalan sampah di Jateng, terutama soal jumlah sampah yang bervariasi dan berkisar 100 ton per hari di tingkat kabupaten, sementara di perkotaan seperti Semarang dan Solo bisa mencapai 1.000 ton.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan sampah 100-200 ton per hari bisa menggunakan sistem Refuse derived fuel (RDF), namun hal serupa tak bisa di wilayah yang menghasilkan sampah 1.000 ton per hari.

"Nah nanti dikelola, ditentukan oleh Satgas. Investor juga. Apakah misal tiga daerah dijadikan satu atau bersifat mandiri kewilayahan," katanya.