Pemkot Serang Targetkan Kuota Sekolah Rakyat Terpenuhi Akhir Agustus

SERANG - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang, Provinsi Banten, menggencarkan sosialisasi Program Sekolah Rakyat untuk jenjang SD dan SMP dengan menargetkan seluruh kuota siswa dapat terpenuhi pada akhir Agustus 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Kota Serang Muhammad Ibra Gholibi menyatakan optimistis target tersebut akan tercapai seiring dengan upaya sosialisasi yang terus dilakukan kepada masyarakat luas di wilayahnya.

“Kami sangat berharap dan terus berupaya. Mudah-mudahan akhir Agustus nanti semua kuota bisa penuh,” kata Ibra di Kota Serang, Senin (28/7).

Ibra merinci progres pendaftaran hingga saat ini menunjukkan animo yang cukup baik dari masyarakat. Tercatat, untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) telah terdaftar 14 siswa, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 24 siswa, dan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) ada 19 siswa.

“Program Sekolah Rakyat ini dirancang dengan kapasitas yang telah ditentukan. Masing-masing jenjang, baik SD dan SMP kami siapkan kuota sebanyak 50 siswa,” jelasnya.

Nantinya, kata dia, para siswa yang terdaftar dalam program ini akan melangsungkan kegiatan belajar di lokasi yang representatif untuk menunjang pendidikan mereka.

“Rencananya, kegiatan belajar untuk siswa SD dan SMP akan dipusatkan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBLKI) Kota Serang,” ungkapnya.

Sementara itu untuk siswa jenjang SMA, Dinsos Kota Serang telah menyiapkan program khusus yang berorientasi pada pengenalan dunia kerja.

“Sebagai langkah awal, kami berencana mengantar 19 siswa SMA tersebut untuk melakukan pembelajaran di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) di Serpong, Tangerang, pada hari Kamis mendatang," ujarnya.

Sementara itu, terkait adanya dugaan kasus pelecehan seksual Gubernur Banten Andra Soni mengakui sistem pengawasan terhadap satuan pendidikan di daerahnya masih lemah dan berjanji segera melakukan perbaikan dengan pendekatan menyeluruh dan transparan.

“Satuan pendidikan kita pengawasannya masih lemah, dan salah satu tujuan meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan ke depan,” ujar Andra Soni di Kota Serang, Rabu terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap siswa di SMAN 4 Kota Serang.

Andra mengatakan telah memerintahkan Sekretaris Daerah dan Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Banten untuk segera menindaklanjuti kasus ini tanpa ada yang ditutupi.

Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penanganan perkara yang melibatkan anak. “Saya juga sudah memanggil Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan meminta Pelaksana tugas Dinas Pendidikan untuk mengawal proses ini sebaik-baiknya, transparan,” katanya.

Ia juga memastikan bahwa korban mendapatkan pendampingan psikologis dan bantuan hukum. “Kami akan melakukan bantuan kepada korban dan keluarga. Bantuan psikologis, pendampingan psikologis maupun pendampingan hukum,” jelas Andra.

Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen menjadikan kasus SMAN 4 Kota Serang sebagai momentum pembenahan. “Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan, kepegawaian, dan sistem pendidikan di Provinsi Banten,” ucap Gubernur.

Senada dengan itu, Kepala DP3AKKB Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina menyatakan bahwa pengawasan di sekolah harus diperkuat. Ia menilai meski konsep sekolah ramah anak telah diterapkan, komitmen semua pihak dalam pengawasan masih belum maksimal.

“Sekolah ramah anak itu adalah komitmen. Baik itu pendidiknya dan juga anak muridnya. Karena kasus ini tidak bisa melihat tempat dan waktu,” ujar Nina.

Ia menambahkan bahwa Satgas Perlindungan Anak sudah ada, namun pelaksanaannya harus konsisten dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.