Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Warga Bisa Lapor Karhutla Lebih Cepat, Pemkab Solok Siapkan Kanal Pengaduan

16 Minggu, 20 Jul 2025, 21:15 WIB | Oleh: Tim Penulis
Warga Bisa Lapor Karhutla Lebih Cepat, Pemkab Solok Siapkan Kanal Pengaduan Warga Bisa Lapor Karhutla Lebih Cepat, Pemkab Solok Siapkan Kanal Pengaduan Doc: Antara Foto
Ket. Wabup Solok Candra dengan unsur pimpinan terkait soal pembahasan penanganan karhutla di Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol-PP Damkar) Kabupaten Solok, Sumatera Barat saat ini membuka saluran laporan cepat bagi warga yang melihat titik api di daerah setempat.

"Saat ini kami membuka saluran laporan cepat bagi warga yang melihat titik api," kata Kepala Satpol-PP dan Damkar Kabupaten Solok Elafki di Solok, Minggu.

Menurut dia hal itu bertujuan untuk membantu mempermudah kerja petugas Damkar Kabupaten Solok dalam mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan nantinya.

Ia juga mengimbau masyarakat tidak lagi membakar lahan saat musim kemarau ini, karena sangat berpotensi untuk memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Di samping itu, ia juga mengakui sebelumnya bahwa pihaknya mengalami kesulitan dalam mengatasi karhutla karena minimnya dukungan lintas daerah, akses sulit, dan medan yang berat.

“Untuk lahan, armada kita tidak ideal. Lokasi jauh, air susah, dan bantuan dari luar biasanya hanya sekali jalan. Kami minta masyarakat tidak lagi membakar lahan, itu bisa kena pidana,” katanya.

Sebelumnya telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di delapan nagari, yakni di Nagari Saniangbaka, Junjuang Sirih dekat Puncak Gagoan, Jorong Sungai Lasi, Nagari Pianggu, Sulik Aia, Talang Babungo, Jorong Bukik kili Koto Baru, Padang Balimbiang Koto Sani dan di Nagari Alahan Panjang.

Total keseluruhan lahan yang terbakar di Kabupaten Solok, yakni diperkirakan mencapai puluhan bahkan sampai ratusan hektare.

Di samping itu, Wabup Solok Candra juga mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen untuk terus memantau kondisi lapangan dan memperkuat sinergi dengan seluruh unsur, termasuk TNI, Polri, nagari, dan masyarakat sipil.

“Jangan tunggu sampai api besar dan meluas. Pencegahan adalah kunci, dan itu dimulai dari kesadaran kita bersama,” kata Candra.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
idbuild web detail
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
Menaker : Mekanisme Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja

Menaker : Mekanisme Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja

16 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +