Bilang Efisiensi, Tapi Minta Uang Lagi? DPR Semprot Anak Buah Sri Mulyani Soal Tambahan Anggaran Triliunan!

JAKARTA - DPR RI akhirnya angkat suara dengan nada keras terhadap anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pasalnya, setelah selama enam bulan pemerintah mengklaim sukses melakukan efisiensi anggaran, sejumlah pejabat eselon I Kementerian Keuangan justru datang ke DPR minta tambahan anggaran triliunan rupiah untuk 2026.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyentil langsung inkonsistensi tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama enam direktorat jenderal dan satu badan layanan umum (BLU) dari Kemenkeu pada Senin (14/7/2025). 

Dalam forum itu, Dolfie heran kenapa semua pihak yang hadir kompak mengajukan tambahan anggaran hingga Rp3,24 triliun, padahal sebelumnya mengklaim efisiensi sudah membuahkan cara kerja yang lebih baik.

“Enam bulan lalu katanya sudah efisiensi, cara kerja makin efektif, output makin maksimal. Lho kok sekarang malah minta tambahan anggaran? Efisiensinya di mana?” sindir Dolfie.

Dolfie bahkan menyebut pola kerja yang katanya sudah berubah menjadi lebih baik justru terlihat kembali ke pola lama, boros dan tidak jelas hasilnya.

Kritik makin tajam saat Dolfie menyoroti permintaan dari Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Febrio Nathan Kacaribu. Dengan anggaran 2025 yang sudah disesuaikan menjadi Rp67 miliar, DJSEF mengklaim mampu mencetak kinerja 110 persen. Tapi untuk 2026, Febrio justru mengusulkan anggaran baru sebesar Rp52,9 miliar.

“Kalau dengan Rp67 miliar saja bisa capai 110 persen, buat apa kita tambah anggarannya? Mau capai apa lagi?” tegas Dolfie, menekankan pentingnya transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Lebih parah lagi, sejumlah dirjen lain datang membawa permintaan tambahan dana besar tapi tanpa menyertakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang jelas. 

Salah satunya adalah Direktorat Jenderal Pajak, yang meminta penambahan fantastis hingga Rp1,79 triliun, menjadikan total pagu anggarannya Rp6,27 triliun. 

Disusul Ditjen Bea Cukai yang mengajukan tambahan Rp1,04 triliun dan Ditjen Anggaran yang hampir melipatgandakan pagu dari Rp24,7 miliar menjadi Rp45,3 miliar.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam rapat menyebut efisiensi Kemenkeu selama lima tahun terakhir terbukti lewat penurunan rasio belanja terhadap penerimaan. Tapi pernyataan itu justru kontradiktif dengan realitas yang dibacakan DPR.

DPR kini mempertanyakan, apakah efisiensi yang selama ini dibanggakan Kemenkeu benar-benar nyata atau hanya sekadar kosmetik untuk menyiasati permintaan anggaran baru yang membengkak?

Publik pun menanti, apakah Sri Mulyani akan pasang badan atau ikut mengoreksi anak buahnya yang dianggap bermain anggaran atas nama efisiensi.