14.569 Warga Kota Bengkulu Manfaatkan Program BPJS Kesehatan Gratis

KOTA BENGKULU - Sebanyak 14.569 masyarakat di Kota Bengkulu, Provinsi telah memanfaatkan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara gratis.

“Ini sebagai bentuk kepedulian dari pemimpin untuk kebahagiaan masyarakat dengan memberikan jaminan kesehatan gratis. Insya Allah warga Kota Bengkulu akan merasa bahagia,” kata Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi di Bengkulu, Kamis (17/7).

Ia menyebut dengan adanya Program BPJS Kesehatan gratis tersebut, masyarakat Kota Bengkulu telah terjamin kesehatannya dan tidak perlu khawatir terkait biaya saat membutuhkan bantuan kesehatan.

Sebab, melalui BPJS Kesehatan gratis tersebut menjadi komitmen pemerintah dalam menghadirkan kebahagiaan di tengah masyarakat Kota Bengkulu dengan menjamin kesehatan warga melalui program tersebut.

Di sisi lain, Pemkot Bengkulu juga telah menerima alokasi tambahan kuota sebanyak 76.276 masyarakat tidak mampu untuk wilayah tersebut pada Program BPJS Kesehatan gratis dari pemerintah pusat.

“Kuota ini sangat membantu masyarakat dan penerimanya akan kita verifikasi agar tepat sasaran,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bengkulu Sahat Marulitua Situmorang.

Adanya penambahan kuota tersebut, Wali Kota Bengkulu menginstruksikan seluruh camat dan lurah di wilayah tersebut untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat kurang mampu agar dapat diusulkan untuk menerima Program BPJS Kesehatan gratis.

“Nanti ada gerakan seluruh camat, lurah hingga RT dan RW untuk mengusulkan keluarga yang miskin supaya semuanya dapat terakomodir layanan kesehatan ini,” kata Sahat lagi.

Karena menurutnya, penerimaan Program BPJS Kesehatan gratis harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sekarang telah berubah nama menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sahat menjelaskan, DTSEN merupakan data populasi individu dan keluarga penduduk Indonesia, serta memuat profil sosial ekonomi lebih lengkap dan terperinci.

“Nanti petugas menemui target keluarga untuk didata mulai dari status kesejahteraan sosialnya, pendidikannya dan kepemilikan harta bendanya,” katanya.