Pemkab Teluk Wondama Targetkan Pembentukan 78 Koperasi Desa Merah Putih Rampung Akhir Juli

TELUK WONDAMA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, menargetkan pembentukan 78 unit koperasi desa/kelurahan (kopdes) merah putih di wilayahnya rampung pada akhir Juli 2025.

Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Teluk Wondama Ekbertson Karubuy di Rasiei, Papua Barat, Senin (14/7), mengatakan lima unit kopdes sudah memiliki akta notaris dan 53 unit masuk tahap pembentukan pengurus.

"Target kami, 75 kampung dan 1 kelurahan sudah 100 persen dalam bulan ini," katanya.

Dia menjelaskan bahwa lima kopdes merah putih berbadan hukum tersebar di empat distrik yaitu Teluk Duairi, Roon, dan Wasior, masing-masing satu unit sedangkan Distrik Rasiei, dua unit.

Kelima kopdes itu meliputi Kopdes Merah Putih Kampung Aisandami, Kopdes Merah Putih Kampung Mena, Kopdes Merah Putih Kampung Wasior II, Kopdes Merah Putih Kampung Isei, dan Kopdes Merah Putih Kampung Ureimi.

"Kami terus mempercepat penyelesaian semua tahap pembentukan kopdes di kampung dan kelurahan lainnya," ujarnya.

Saat ini, kata dia, pihaknya menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Teluk Wondama untuk menyelesaikan sosialisasi pembentukan kopdes merah putih ke sejumlah kampung.

Upaya lainnya yang dilakukan dalam rangka mempercepat proses penerbitan badan hukum kopdes yaitu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mendatangkan notaris ke Teluk Wondama.

"Dalam minggu ini, kami datangkan notaris ke Wondama supaya membantu pembuatan akta di 50 kampung," ucap Ekbertson.

Menurut dia, program nasional Presiden Prabowo Subianto bertujuan mendorong peningkatan dan pemerataan ekonomi masyarakat akar rumput melalui prinsip gotong royong serta partisipasi kolektif.

Ada tujuh unit usaha yang dapat dikembangkan oleh kampung dan kelurahan sesuai potensi masing-masing, yaitu apotek, klinik, simpan pinjam, penjualan sembako, pergudangan, kantor koperasi, dan logistik.

"Harapan kami, koperasi bisa beli langsung hasil produksi masyarakat, sekaligus pasarkan. Dengan begitu, bisa memotong mata rantai tengkulak," kata Ekbertson.