Belanja Daerah Didorong untuk Infrastruktur, Pemkab Cirebon Prioritaskan Pembangunan Fisik

Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengoptimalkan realisasi belanja daerah tahun 2025 guna perbaikan di sektor infrastruktur, menyusul serapan anggaran yang masih di bawah 40 persen hingga pertengahan tahun ini.

“Kalau dibandingkan secara nasional, capaian ini sebenarnya cukup tinggi. Namun secara ideal, di pertengahan tahun mestinya sudah sekitar 50 persen,” kata Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon Yuyun Wardhana di Cirebon, Jumat.

Ia menyebutkan realisasi belanja daerah saat ini tercatat, baru mencapai 39,28 persen atau sebesar Rp1,825 triliun dari total pagu anggaran Rp4,646 triliun.

Menurut dia, rendahnya serapan tersebut disebabkan oleh proses pengadaan barang dan jasa yang masih berjalan, serta adanya perubahan alokasi anggaran akibat revisi APBD 2025 yang baru disahkan di DPRD.

Yuyun menjelaskan perubahan tersebut berdampak pada pelaksanaan program sejumlah perangkat daerah, termasuk DPUTR Kabupaten Cirebon, yang harus menyesuaikan ulang perencanaan dan administrasi anggaran.

“Selain itu, ada juga penyesuaian akibat pengurangan dana dari pusat, seperti DAU dan DAK yang ditarik kembali sebesar Rp62 miliar,” ujarnya.

Ia menuturkan berdasarkan data, serapan anggaran paling rendah tercatat di DPUTR yang baru mencapai 16,93 persen. Dinas ini mengelola anggaran untuk proyek fisik seperti pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.

“Belanja fisik itu prosesnya panjang. Biasanya baru mulai realisasi pada semester kedua,” katanya.

Selain itu, pihaknya mencatat ada beberapa perangkat daerah lainnya yang mencatatkan realisasi rendah seperti BPBD sekitar 20,69 persen, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sekitar 21,95 persen, serta Dinas Ketahanan Pangan sekitar 30,69 persen.

“Meski demikian ada pula perangkat daerah yang tercatat memiliki serapan belanja tertinggi, seperti Diskominfo 51,79 persen, DPMPTSP 50,42 persen dan BKAD 49,01 persen,” katanya.

Dia menegaskan saat ini Pemkab Cirebon dalam perubahan APBD, memfokuskan kembali belanja daerah pada sektor infrastruktur, terutama perbaikan dan pembangunan jalan.

Namun, kata Yuyun, waktu pelaksanaan yang terbatas menuntut percepatan kegiatan, agar tidak terjadi penumpukan proyek di akhir tahun anggaran.

BKAD telah menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyegerakan proses pelaksanaan, menyederhanakan prosedur administrasi, dan memastikan prinsip kehati-hatian tetap dijaga.

“Upaya optimalisasi ini penting agar pembangunan berjalan tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ucap dia.