RI Masih Hadapi Fase Deindustrialisasi yang Berkepanjangan

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan rasio kontribusi industri pengolahan nonmigas (manufaktur) domestik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 18,66 persen pada 2026. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (7/7) mengatakan target tersebut sebagai bagian untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 8 persen sesuai Astacita Presiden Prabowo Subianto. 

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Apriyanto menilai target tersebut cukup realistis di tengah tren deindustrialisasi di Indonesia yang masih terus berlangsung.

Dia mengatakan angka tersebut secara teknokratis dapat dipahami, namun seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak bahwa sektor manufaktur belum mampu keluar dari tren penurunan kontribusi yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade.

“Kita masih menghadapi fase deindustrialisasi yang berkepanjangan. Artinya, belum ada loncatan besar dalam industrialisasi nasional,” kata Tim di Yogyakarta, Senin (7/7).

Ia menjelaskan bahwa kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia pernah berada di posisi yang jauh lebih tinggi. Pada tahun 2010, kontribusinya mencapai 24,79 persen dan masih berada di kisaran 21 persen hingga 2014. Namun sejak itu, angkanya terus menurun. Pada 2018 kontribusinya tinggal 19,86 persen dan pada kuartal I 2019 tercatat 20,07 persen. Pandemi kemudian mempercepat tren penurunan ini.

“Kita dulu bisa di atas 24 persen, dan sekarang mengejar 18 persen saja sudah dianggap cukup, itu menunjukkan adanya pelemahan struktural. Ini bukan hal baru, tapi belum juga berhasil kita balikkan arahnya,” jelasnya.

Menurutnya, yang lebih krusial dari sekadar target angka adalah ketiadaan peta jalan konkret yang menunjukkan bagaimana target itu akan dicapai secara strategis.

“Hal yang jadi masalah adalah, dari target ini kita belum melihat sektor mana yang akan jadi tulang punggungnya. Tanpa arah yang jelas, sulit berharap industri kita bisa tumbuh lebih cepat,” tambahnya.

Ia pun menekankan strategi industrialisasi tidak bisa lagi memakai pendekatan generik, melainkan harus disesuaikan dengan kekuatan riil Indonesia sebagai negara agraris dan maritim.

“Indonesia ini agraris dan maritim. Maka industri yang dibangun seharusnya bertumpu pada kekuatan pangan, hasil laut, pengolahan pertanian, serta industri berbasis bioekonomi. Bukan malah terpaku pada model industrialisasi berbasis impor bahan baku,” kata Tim.

Dia juga menyoroti sejumlah tantangan mendasar seperti biaya logistik yang tinggi, kebergantungan pada bahan baku impor, hingga lemahnya penguasaan teknologi industri di tingkat domestik.

“Kalau masalah struktural ini tidak diselesaikan, maka angka 18 persen bukan batas bawah, tapi bisa jadi plafon yang sulit ditembus,” katanya.

Demanufakturisasi

Sementara itu, Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan, memang sudah seharusnya kontribusi industri manufaktur non migas harus dinaikkan, karena Indonesia terlalu cepat terjadi demanufakturisasi, di tengah dominasi ekspor yang umumnya komoditi primer dengan nilai tambah kecil.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cepat struktur industri yang seharusnya pada level pendapatan per kapita menengah, sektor industri masih mendominasi. Namun ternyata industri jasa mampu memanfaatkan terutama dalam perdagangan, sehingga menyalip sektor manufaktur. Namun sayangnya sektor jasa tidak banyak menyerap tenaga kerja.

Oleh karena itu menurutnya perencanaan industri harus meningkatkan kontribusi industri manufaktur yang punya daya serap tenaga kerja tinggi. “Dengan demikian dapat menciptakan struktur ekonomi yang kuat,”ungkapnya.