Agar Tidak Rentan Gejolak Geopolitik, RI Harus Secepatnya Diversifikasi ke EBT

Rabu, 25 Jun 2025, 01:05 WIB

JAKARTA - Institute for Essential Services Reform (IESR) kembali menyerukan agar Pemerintah mengurangi kebergantungan pada energi kotor (fosil) dan secepatnya melakukan diversifikasi energi ke energi baru dan terbarukan (EBT). Sebab, kebergantungan pada impor energi fosil membuat Indonesia rentan terhadap gejolak geopolitik seperti perang Iran-Israel. 

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa di Jakarta, Selasa (24/6) mengatakan kebergantungan pada impor energi fosil memicu tekanan fiskal dan daya beli masyarakat ketika harga minyak meroket.

Ket. Foto: Satya Hangga Yudha Widya Putra Tenaga Ahli Menteri ESDM - Indonesia adalah negara importir minyak, menyubsidi beberapa jenis BBM dan pembangkit listrik kita masih banyak yang menggunakan diesel, kondisi ini akan menggerus APBN kita. — Sumber: istimewa

“Presiden Prabowo harus berusaha keras, menurunkan kebergantungan pada minyak dengan cara mengakselerasi elektrifikasi kendaraan penumpang dan motor,”tegas Fabby.

Dia mengakui walaupun dampaknya tidak langsung terasa tapi dalam jangka menengah Pemerintah bisa mengendalikan laju permintaan BBM (bahan bakar minyak) dan risiko fluktuasi harga BBM terhadap daya beli masyarakat.

Dia menjelaskan, salah satu dampak perang Israel- Iran adalah kemungkinan terdampaknya produksi dan transportasi minyak dan gas di Timur Tengah. Misalnya, keputusan Iran untuk menghentikan produksi minyak sementara waktu akan mengganggu keseimbangan demand-supply minyak.

Saat ini Iran adalah produsen minyak mentah ke-4 di OPEC (organisasi negara negara eksportir minyak) dengan produksi 3,3 juta barrel per day (bpd) atau 3-4 persen dari total produksi minyak dunia dan mengekspor 1,6-2 juta bpd.

Selain itu, jika Iran menutup selat Hormuz, yang merupakan jalur 20-30 persen pasokan minyak dan 20 persen gas dunia maka diperkirakan harga minyak bisa melonjak hingga 150 dollar AS per barrel.

“Risiko-risiko ini harus diwaspadai pemerintah karena kenaikan harga minyak akan meningkatkan subsidi dan risiko inflasi yang akan menekan daya beli masyarakat dan menurunkan pertumbuhan ekonomi,” papar Fabby.

Rute Alternatif

Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Komersialisasi dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi, Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan, Indonesia agar siaga terhadap dampak ketahanan energi nasional dengan memitigasi risiko di tengah ketidakpastian geopolitik dari konflik Iran-Israel.

“Indonesia adalah negara importir minyak, menyubsidi beberapa jenis BBM dan pembangkit listrik kita masih banyak yang menggunakan diesel, kondisi ini akan menggerus APBN kita,” kata Satya.

Oleh karena itu, PT Pertamina (Persero) harus menyiapkan sejumlah rute alternatif untuk menjamin kelangsungan rantai pasok.

Sejumlah lembaga dunia memproyeksikan akan terjadi kenaikan harga minyak, bahkan hingga 130 dollar AS per barel yang pasti akan berdampak ke Indonesia.

“Proyeksi ini bukan sekadar angka, melainkan indikator bahwa Indonesia harus sangat berhati-hati. Sebagai negara pengimpor bersih minyak dengan produksi domestik di bawah 600.000 barel/hari sementara konsumsi mencapai 1,6 juta barel/hari, kita sangat rentan terhadap gejolak harga global,” kata Satya.

  • Impor Energi

Redaktur: Vitto Budi

Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.