Pemprov Didorong Reformasi Agraria Perkotaan

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jakarta diminta untuk melakukan reformasi agraria perkotaan untuk mengembalikan hak rakyat atas tanah dan ruang kota. “Rakyat Jakarta semakin kehilangan haknya atas ruang hidup. Banyak kawasan padat dan permukiman rakyat tergeser oleh proyek-proyek komersial,” kata Ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya, Ario Sanjaya, di Jakarta, Minggu.

Menurutnya, saat ini ruang hidup rakyat semakin menyempit akibat ketimpangan penguasaan tanah di perkotaan. Melalui diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD) I bertema “Reforma Agraria Perkotaan sebagai Ruang Hidup yang Berkeadaban” para alumni GMNI mengingatkan perlunya langkah konkret Pemerintah Provinsi Jakarta.

“Reforma agraria perkotaan harus menjadi prioritas agar pembangunan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak,” ujarnya. Ario menegaskan bahwa reformasi agraria bukan sekadar agenda perdesaan, melainkan juga mendesak di wilayah perkotaan. Ario menambahkan, reformasi agraria perkotaan tidak hanya soal redistribusi tanah, tetapi juga soal penataan ruang yang manusiawi dan berkeadaban.

“Ruang kota harus dikembalikan kepada rakyat. Prinsip keadilan sosial sebagaimana digariskan dalam Pancasila harus menjadi dasar dari kebijakan tata ruang dan pembangunan Jakarta ke depan,” tambahnya. Sedangkan Sekretaris DPD PA GMNI Jakarta Raya, Miartiko Gea, menekankan bahwa tanah dan ruang kota adalah bagian dari hak konstitusional rakyat yang harus dijamin negara.

Hak rakyat atas tanah adalah hak asasi. Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat harus berani mengambil langkah berkeadilan untuk mengoreksi ketimpangan yang sudah lama terjadi. “Jangan biarkan kota ini menjadi ruang yang hanya ramah bagi pemodal, tetapi keras bagi rakyat kecil,” katanya.

FGD tersebut merupakan rangkaian kegiatan menuju Konferensi Daerah (Konferda) V DPD PA GMNI Jakarta Raya. Dengan tema besar “Menyongsong 500 Tahun Jakarta dan Tantangan Membangun Peradaban Kota” forum ini menjadi wadah konsolidasi gagasan para pemikir, aktivis dan pejabat publik lintas generasi dalam semangat marhaenisme dan keadilan sosial.

Anggota DPRD Jakarta, Dwi Rio Sambodo menegaskan bahwa Jakarta merupakan kota dengan tingkat ketimpangan tertinggi kedua di Indonesia setelah Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. “Kita tidak bisa memungkiri bahwa Jakarta adalah kota yang timpang. Kelihatannya megah dan gemerlap, tetapi sejujurnya ketimpangan itu nyata,” kata Anggota Komisi B DRPDJakarta tersebut.

Menurut Dwi, akar persoalan Jakarta bukan kemiskinan semata atau keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, tetapi lebih mendasar, yaitu penguasaan lahan. “Ketika kita keliling ke kampung di kota Jakarta, persoalan utama bukan hanya fasilitas dasar, tapi penguasaan lahan yang tidak adil,” ujarnya.

Soal TOD

Persoalan Jakarta lainnya, menyangkut ruang tinggal. Saat ini tengah digencarkan ruang tinggal dekat pusat transportasi. Menurut Gubernur Jakarta, Pramono Anung, terus menjajaki ruang-ruang yang dapat dikembangkan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD). Ini termasuk kawasan Kota Tua. Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat akan memperkuat kolaborasi untuk mempercepat revitalisasi Kota Tua agar menjadi destinasi unggulan yang memadukan fungsi budaya, seni, dan ekonomi kreatif.

“Pembenahan Kota Tua harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan dengan kerja sama erat pemerintah pusat dan Pemprov Jakarta,” ujar Gubernur Pramono. Sebagai langkah awal, Pemprov bersama pemerintah pusat membentuk Task Force khusus. Iniberanggotakan unsur pemerintah pusat, Pemprov Jakarta, BUMN, BUMD, serta swasta.

Tim ini akan memperjelas pembagian peran dalam proses reaktivasi kawasan. Ini mulai dari pembangunan infrastruktur dasar hingga pengembangan fungsi ekonomi dan sosialnya. “Task Force akan memetakan secara rinci tanggung jawab tiap anggota,” ungkap Pramono.