Sekolah Rakyat Tempati BLK, Kemnaker-Kemensos Sudah Klop

JAKARTA - Kolaborasi antar kementerian sangat penting untuk suksesnya Sekolah Rakyat. 

Sekolah Rakyat, yang merupakan program pendidikan gratis berbasis asrama untuk anak-anak dari keluarga miskin, membutuhkan dukungan berbagai kementerian agar dapat berjalan efektif dan mencapai tujuannya. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan kesiapannya berkolaborasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat yang menjadi gagasan Presiden Prabowo Subianto.

Kolaborasi tersebut akan dilakukan melalui pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki Kemnaker maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di berbagai wilayah.

“Kolaborasi lintas kementerian ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden terkait pemanfaatan fasilitas milik Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya BLK, baik yang dikelola langsung oleh Kemnaker maupun oleh UPTD, untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/6).

Menaker menyatakan pihaknya menyambut baik program Sekolah Rakyat yang dinilai sebagai inisiatif dalam upaya meningkatkan derajat masyarakat yang masih berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, program Sekolah Rakyat akan dilaksanakan secara bertahap.

Saat ini, tahap awal telah ditetapkan di 100 titik dengan alokasi hampir 10.000 siswa. Seluruh elemen pendukung, seperti guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah sudah direkrut dan siap menjalankan program.

“Sekarang berjalan setahap lagi, di mana atas arahan Presiden kami berdua akan bekerja sama dalam rangka menambah Sekolah Rakyat pada tahun 2025 dan 2026 dengan memanfaatkan balai-balai latihan kerja,” kata Mensos.

“Alhamdulillah, kami tadi sudah berdiskusi dan mengidentifikasi balai-balai yang sebagian besar memang bisa dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat di tahap pertama,” katanya lagi.

Menurut Saifullah, dalam tahap awal ini telah diidentifikasi 41 BLK di bawah naungan Kemnaker yang siap dimanfaatkan.

Selain itu, ia mengatakan sejumlah balai milik UPTD juga akan disinergikan dalam waktu dekat untuk ditindaklanjuti dengan beberapa agenda.

Pertama, sarana dan prasarana akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk menilai kelayakan balai-balai yang akan digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.

Kedua, Kemnaker dan Kemensos akan segera menyusun kurikulum yang berkaitan dengan keterampilan siswa.

“Harapannya, lulusan Sekolah Rakyat memiliki keterampilan sesuai minat masing-masing siswa yang tentunya sejalan dengan standar Kemnaker,” kata Mensos.