PHK Intai Dunia Perbankan, OJK: Biasa Saja!

JAKARTA - Penutupan kantor cabang bank yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini. Salah satu faktor penyebabnya adalah digitalisasi oleh perbankan. 

Layanan perbankan kini dapat diakses lewat aplikasi mobile dan internet banking, sehingga nasabah tidak perlu lagi datang ke kantor cabang untuk melakukan transaksi seperti transfer, pembayaran tagihan, atau pembukaan rekening. Selain itu, teknologi seperti QRIS, dompet digital, dan chatbot juga menggantikan fungsi layanan tatap muka.

Karenanya, bank lebih memilih mengalihkan investasi ke pengembangan infrastruktur digital, yang bisa menjangkau lebih banyak nasabah dengan biaya lebih rendah, ketimbang membuka kantor cabang. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat banyaknya penutupan kantor cabang bank tidak menjadi persoalan besar karena sebelumnya telah diantisipasi oleh industri perbankan.

“Proses penutupan cabang yang berdampak pada pengurangan pegawai telah diantisipasi melalui program pelatihan ulang (retraining) dan realokasi ke unit bisnis lain dalam lingkup bank,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Jumat (13/6).

Lebih lanjut, Dian mengatakan hingga saat ini potensi pemutusan PHK massal tidak menimbulkan persoalan besar karena bank-bank disebut telah mematuhi aturan ketenagakerjaan, termasuk dalam hal pemberian kompensasi yang layak bagi pegawai terdampak.

Dian menjelaskan, jumlah kantor cabang bank umum yang secara tren mengalami penurunan pada dasarnya merupakan langkah yang dilakukan berdasarkan keputusan bisnis masing-masing bank.

Tren penurunan jumlah cabang akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi informasi di bidang keuangan yang semakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank.

“Adopsi teknologi digital dalam layanan perbankan memungkinkan nasabah mengakses layanan kapan saja dan di mana saja, sehingga meminimalisir pemanfaatan layanan kantor bank dalam hal tidak produktif dan memiliki volume transaksi yang rendah,” kata Dian.

Dengan semakin mudahnya akses layanan melalui aplikasi dan platform daring, kebutuhan untuk datang langsung ke kantor cabang menjadi semakin minim, terutama untuk transaksi bernilai kecil atau tidak produktif.

“Digitalisasi memungkinkan layanan perbankan diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga efisiensi operasional menjadi fokus utama,” kata Dian.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK, jumlah kantor bank umum tercatat dalam tren penurunan dari waktu ke waktu.

Pada Maret 2024, total kantor bank umum berjumlah 24.243 unit. Jumlah kantor bank umum semakin menyusut di mana data terakhir per Maret 2025 tercatat sebanyak 23.734 unit.

Bank milik negara atau Himbara menjadi bank yang paling banyak mengurangi kantor fisik dalam satu tahun terakhir. Sebanyak 275 kantor ditutup, dari 12.391 unit per Maret 2024 menjadi 12.116 per Maret 2025.

Selanjutnya, bank swasta telah menutup kantor fisik sebanyak 187 unit, dari 7.789 unit per Maret 2024 menjadi 7.602 per Maret 2025. Bank Pembangunan Daerah (BPD) menutup 47 kantor fisik, dari 4.044 unit per Maret 2024 menjadi 3.997 unit per Maret 2025. Sedangkan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tetap berjumlah 19 unit.