Revisi Garis Kemiskinan Harus Libatkan Dimensi Sosial, Bukan Sekadar Konsumsi

Kemiskinan Sosial

Peneliti senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada, Sukamdi, menyambut baik rencana pemerintah untuk merevisi standar garis kemiskinan nasional. Dia menyarankan agar ukuran kemiskinan sebaiknya tidak lagi semata-mata didasarkan pada konsumsi makanan dan non-makanan, seperti yang selama ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kalau kita hanya ingin melihat kemiskinan dari sisi ekonomi, maka garis kemiskinan yang sekarang itu masih bisa dipakai, meski ada debat itu angka garis kemiskinan makanan dan non makannya terlalu rendah. Itu debatable. Tapi kalau kita ingin menangkap kemiskinan yang sesungguhnya, maka pendekatannya harus multidimensi,” kata Sukamdi.

Kemiskinan kata Sukamdi tidak hanya soal kekurangan pendapatan atau konsumsi, tetapi juga mencakup aspek sosial seperti keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

“Orang bisa saja tidak miskin secara ekonomi, tapi mengalami kemiskinan sosial. Karena itu, indikator multidimensi jauh lebih menggambarkan realitas,” tegasnya.

Pendekatan multidimensi bukanlah hal baru. BPS sendiri pernah merilis angka kemiskinan multidimensi, dan sebelumnya inisiatif semacam ini juga pernah dilakukan oleh Trikarsa. Selain itu, lembaga internasional seperti Bank Dunia juga menggunakan standar berbeda seperti Purchasing Power Parity (PPP) yang menghasilkan angka kemiskinan jauh lebih tinggi dibanding angka nasional.

“Pertanyaannya, kita mau pakai standar yang mana? Itu harus disesuaikan dengan arah kebijakan kita. Kalau tujuannya adalah keadilan sosial, maka indikatornya juga harus lebih komprehensif,” tambah Sukamdi.